Wagub Banten Ajukan Tambahan Sekolah Rakyat ke Mensos

RMBANTEN.COM - Jakarta, Sekolah Rakyat – Wakil Gubernur Banten A Dimyati Natakusumah tak mau ketinggalan dalam mendukung program terobosan Presiden Prabowo Subianto: Sekolah Rakyat. 
 

Ia bahkan langsung mengajukan tambahan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat hadir di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
 

Dimyati memastikan, dua lokasi di Banten—Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Lebak—telah siap memulai operasional pertengahan Juli ini. Namun ia menilai jumlah itu belum cukup.
 

“Kita sudah usulkan tambahan di Kabupaten Serang, Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan kota-kota lain. Program ini sangat bagus untuk membantu rakyat kecil. Kita siap dukung sepenuhnya,” ujarnya penuh semangat.

 

Penandatanganan perjanjian pinjam pakai barang milik daerah dan milik universitas juga telah dilakukan, sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan model baru ini.
 

Sekolah Rakyat: Dari Gagasan Prabowo, Untuk Kaum Dhuafa
 

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam paparannya menjelaskan, Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata dari strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus rantai kemiskinan dan mempersiapkan Generasi Emas 2045.
 

“Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek. Ini bentuk nyata kehadiran negara dalam pendidikan untuk masyarakat miskin. Ini gagasan langsung Pak Presiden,” tegas Gus Ipul—sapaan akrabnya.

 

Menurut Gus Ipul, tahap pertama pembangunan akan menjangkau 100 titik. Sebanyak 63 titik siap jalan pada 14 Juli dengan 6.130 siswa dalam 256 rombongan belajar. Sisanya—37 titik—akan menyusul akhir bulan ini.
 

Pada tahap kedua, akan dibuka 202 titik tambahan, termasuk di Balai Latihan Kerja milik Kemnaker dan beberapa lokasi baru yang layak pakai.
 

Rekrutmen Berbasis Data, Bukan Asal Pilih
 

Menteri Sosial menegaskan, seluruh siswa direkrut dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari kelompok termiskin (Desil 1). Ada proses wawancara lapangan bersama BPS untuk memastikan kriteria terpenuhi.
 

“Rekrutmen harus dikawal kepala daerah. Agar benar-benar untuk yang membutuhkan. Kita tidak ingin meleset,” tandas Gus Ipul.

 

Indeks pembiayaan tiap siswa dipatok Rp48,25 juta per tahun—meliputi kebutuhan pendidikan, asrama, makan, dan pembinaan karakter.
 

Prof. M. Nuh: Ini Bukan Sekolah Biasa, Ini Jalan Pembebasan
 

Ketua Tim Ahli Sekolah Rakyat, Prof. Muhammad Nuh menyebut program ini sebagai bentuk janji negara terhadap rakyat miskin. Bukan sekadar sekolah, tapi sistem rekayasa sosial yang teruji untuk menebas kemiskinan.
 

“Kita tidak sekadar menyekolahkan. Kita memuliakan dan membahagiakan kaum dhuafa. Ini jalan kebangkitan Indonesia,” tegas mantan Mendikbud itu.

 

Sumber: bantenprov.go.id