Pj Gubernur Banten: Tahun 2025 bantuan Provinsi Banten Per Desa Rp 100 Juta
Sabtu, 28 Desember 2024 | 10:08 WIB
RMBANTEN.COM - Kota Serang - Pemerintah Desa pada tahun 2025 akan menerima bantuan dari Provinsi Banten Rp100 juta per Desa....
Lokataru Rilis Dugaan Pelanggaran Netralitas APH dan Politisasi Mendes di Pilkada Banten
Jumat, 22 November 2024 | 17:37 WIB
RMBANTEN.COM - Serang - Founder Lokataru Foundation Haris Azhar mengaku punya banyak data dugaan pelanggaran dan intervensi politik dalam proses...
HMI Geruduk Mabes Polri, Tuntut Netralitas Polda Banten di Pilkada
Selasa, 19 November 2024 | 17:59 WIB
RMBANTEN.COM - Polkam, Jakarta - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap netralitas Polda Banten pada...
Komisi II Soroti Netralitas Kepolisian dan Kades di Pilkada Banten!
Kamis, 14 November 2024 | 14:46 WIB
RMBANTEN.COM - Serang - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur...
Perlu Uji Labkrim! Kasus Ketua Apdesi Kabupaten Serang Terancam Dihentikan
Senin, 04 November 2024 | 19:25 WIB
RMBANTEN.COM - Polhukam, Serang - Kasus dugaan tindak pidana pemilu yang telah menetapkan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)...
Aliansi BEM Serang Raya Desak Kejati Banten Netral dan Tegas Saat Pilkada
Rabu, 30 Oktober 2024 | 18:47 WIB
RMBANTEN.COM - Kota Serang - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Serang Raya (ABSR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor...
Ikatan Mahasiswa Baros Ingatkan Kades Harus Netral di Konstetasi Pilkada
Senin, 21 Oktober 2024 | 09:39 WIB
RMBANTEN.COM - Serangkab - Ikatan Mahasiswa Baros (Ikamaba) mengimbau para kepala desa yang ada di Provinsi Banten untuk mematuhi aturan...
Dugaan Pelanggaran Pilkada oleh Ketua Apdesi Serang Naik Penyidikan Polda Banten
Jumat, 18 Oktober 2024 | 17:39 WIB
RMBANTEN.COM - Pilkada Banten - Laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan atau Pilkada yang dilakukan Ketua Apdesi Kabupaten Serang Muhammad Maulidin...
Tak Serius Usut Keberpihakan Kades! Petisi Brawijaya Ancam Laporkan Bawaslu Banten ke DKPP
Kamis, 17 Oktober 2024 | 23:03 WIB
RMBANTEN.COM - Hukum, Serang - Warga yang mengatasnamakan Petisi Brawijaya Nasional (BTN) kembali melaporkan dugaan pelanggaran yang mengerahkan Asosiasi Aparatur...
Dukung Cagub Tertentu! 10 Kades Dipanggil Bawaslu, Satu Berhalangan
Selasa, 08 Oktober 2024 | 20:03 WIB
RMBANTEN.COM - Pilbup Serang - Bawaslu Kabupaten Serang memeriksa 9 dari 10 Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang....
Politik 5 hari yang lalu
![Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, memberikan kewenangan DPR mencopot pejabat negara seperti Hakim MK dan KPK [Foto: Dok DPR/RMN]](https://rajamedia.co/storage/001/2025/02/dpr-revisi-tata-tertib-bisa-copot-pimpinan-kpk-hingga-hakim-mk-05022025-192527.jpg)
Peristiwa | 6 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Peristiwa | 6 hari yang lalu
Ekbis | 4 hari yang lalu
Banten | 6 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Ekbis | 4 hari yang lalu