MK Batalkan Kemenangan Ratu-Najib! Cawe-cawe Mendes Yandri Terbukti

RMBANTEN.COM - Jakarta, 24 Februari 2025 – Pilkada Serang 2024 resmi dibatalkan! Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) setelah menemukan pelanggaran masif dalam pemenangan pasangan Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas.
Pelanggaran itu tak main-main. MK menyoroti peran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, yang tak lain adalah suami Ratu.
"Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa," tegas Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Senin (24/2).
Kepala Desa Dipaksa Dukung Ratu?
Fakta di persidangan menunjukkan bahwa kepala desa di Kabupaten Serang diarahkan untuk mendukung pasangan nomor urut 2.
Bukti paling mencolok? Acara Rakercab APDESI di Hotel Marbella Anyer, 3 Oktober 2024. Dalam acara itu, Yandri hadir bersama Ratu. MK menemukan indikasi kuat bahwa dukungan kepala desa terhadap Ratu dimobilisasi.
Salah satu saksi, Kepala Desa Bojong Pandan, Hulman, mengungkap bahwa setelah acara itu, ia berkoordinasi dengan tim pemenangan Ratu.
Jelas, ini melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, yang melarang pejabat negara menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Pelanggaran Masif, Suara Rakyat Dicurangi!
MK menilai dukungan masif kepala desa telah mengubah hasil Pilkada. Meskipun pasangan Ratu-Najib tidak terbukti secara langsung melakukan pelanggaran, mereka jelas diuntungkan oleh mobilisasi aparatur desa.
Oleh karena itu, MK menyatakan hasil Pilkada Serang tidak sah!
"Pelanggaran ini cukup meyakinkan Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan hasil Pilbup Serang 2024," ujar Enny.
MK Perintahkan PSU!
Ketua MK Suhartoyo dalam amar putusan memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Serang dalam waktu maksimal 60 hari!
KPU RI juga diwajibkan melakukan supervisi ketat agar PSU berjalan bersih. Sementara Bawaslu dan Kepolisian diminta memastikan PSU berlangsung aman dan tanpa kecurangan.
Dengan putusan ini, Pilkada Serang resmi diulang!
Lantas, apakah Ratu Rachmatuzakiyah dan Yandri Susanto masih punya peluang? Atau justru PSU bakal jadi kuburan politik mereka?
Serang masih panas!
Warta Banten | 5 hari yang lalu
Warta Banten | 4 hari yang lalu
Pulitik Jero | 3 hari yang lalu
Nagara | 5 hari yang lalu
Warta Banten | 3 hari yang lalu
Ékobis | 6 hari yang lalu
Gaya Hirup | 3 hari yang lalu
Pulitik Jero | 3 hari yang lalu
Hukum | 3 hari yang lalu