MBG Dikebut! Pemprov Banten Turun Tangan, Pengawasan Diperketat

RMBANTEN.COM - Serang — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak mau dibiarkan jalan autopilot. Pemerintah Provinsi Banten kini tancap gas memperkuat pengawasan lintas sektor agar program unggulan ini benar-benar tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.
 

Komitmen itu ditegaskan Gubernur Banten Andra Soni saat Rapat Koordinasi bersama Badan Gizi Nasional dan Forkopimda di Hotel Aston Serang, Rabu (22/4/2026).
 

2,7 Juta Anak Sudah Tersentuh, Pengawasan Jadi Kunci
 

Angka penerima manfaat MBG di Banten tak main-main: sekitar 2,7 juta anak menikmati program ini setiap hari, lima kali dalam sepekan.
 

“Ini capaian besar. Tapi tanpa pengawasan, kualitas bisa goyah,” tegas Andra.
 

Ia menekankan, kepala daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan harus menjadi garda depan memastikan program berjalan efektif dan berdampak pada tumbuh kembang anak.
 

Daerah Harus Aktif, Bukan Sekadar Penonton
 

Menurut Andra, keberhasilan program tidak bisa hanya bertumpu pada pusat. Daerah harus dilibatkan aktif, terutama dalam fungsi kontrol.
 

“Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan program berjalan seimbang dan tepat sasaran,” ujarnya.
 

BGN: Awasi dari Dapur hingga Sekolah
 

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Dadang Hendrayudha, menegaskan pengawasan harus menyentuh seluruh rantai proses—dari dapur hingga ke tangan siswa.
 

Mulai dari higienitas dapur, kualitas gizi, hingga distribusi makanan, semua wajib terpantau.
 

“Kami minta semua pihak—Gubernur, Bupati, Wali Kota, hingga satgas—turun langsung mengawasi,” tegasnya.
 

Digitalisasi Jadi Senjata Baru
 

BGN juga mendorong penggunaan sistem pemantauan berbasis digital.
 

Lewat platform ini, kepala daerah bisa memantau jumlah dapur, penerima manfaat, hingga menu harian hanya lewat ponsel.
 

“Ini soal transparansi dan kecepatan respons,” kata Dadang.
 

20 Dapur Disanksi, Standar Tak Bisa Ditawar
 

Fakta di lapangan menunjukkan pengawasan bukan formalitas. Direktur Wilayah II BGN, Albertus Dony Dewantoro, mengungkapkan sekitar 20 SPPG di Banten telah disuspend.
 

Pelanggaran beragam—mulai dari sanitasi buruk, tidak adanya IPAL, hingga kualitas makanan yang tidak layak.
 

“Kalau tidak diperbaiki, kami tutup. Tidak ada kompromi,” tegasnya.
 

Bukan Sekadar Kenyang, Tapi Bergizi
 

BGN menegaskan, orientasi program ini bukan asal kenyang.
 

Komposisi gizi harus jelas, proses harus higienis, dan bahkan melibatkan tenaga profesional seperti chef dalam penyusunan menu.
 

Sekolah pun diminta aktif memberi evaluasi.
 

“Kalau menu tidak layak, laporkan. Ini tanggung jawab bersama,” ujar Dadang.
 

Ekonomi Lokal Ikut Bergerak
 

Tak hanya soal gizi, MBG juga diarahkan menggerakkan ekonomi daerah.
 

Bahan baku didorong berasal dari petani, peternak, dan pelaku usaha lokal agar manfaat program dirasakan lebih luas.
 

MBG adalah program besar dengan dampak besar. Tapi tanpa pengawasan ketat, program ini bisa melenceng. Di Banten, alarm itu sudah berbunyi—dan kini pengawasan jadi kunci agar program tak sekadar berjalan, tapi benar-benar memberi manfaat.