Hari Bumi Disambut Darurat Sampah! Tangsel Dikepung Krisis dan Skandal

RMBANTEN.COM - Tangsel — Alih-alih merayakan Hari Bumi dengan optimisme, Kota Tangerang Selatan justru disergap kenyataan pahit: krisis sampah yang kian menggunung—dan diduga tercemar praktik korupsi.
 

Desakan keras datang dari masyarakat sipil. Mereka meminta pemerintah tak lagi setengah hati menangani persoalan lingkungan yang sudah masuk fase darurat.
 

Produksi Sampah Meledak, Pengelolaan Tertinggal
 

Sejak Januari 2026, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menetapkan status darurat sampah nasional. Angkanya bikin geleng kepala: timbulan sampah Indonesia mencapai 143.824 ton per hari.
 

Kota Tangerang Selatan menyumbang sekitar 1.000–1.100 ton per hari. Ironisnya, kemampuan pengelolaan baru menyentuh 24 persen—jauh dari target nasional dalam RPJMN 2025–2029.
 

Targetnya jelas: 51,61 persen di tahap awal, lalu 100 persen pengelolaan pada 2029. Tapi realita masih jauh panggang dari api.
 

Darurat Sampah, Diperparah Dugaan Korupsi
 

Masalah tak berhenti di teknis. Di balik tumpukan sampah, terselip skandal besar.
 

Awal 2025, Kejaksaan Tinggi Banten membongkar dugaan korupsi proyek pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tangsel senilai Rp75,8 miliar.
 

Kasus ini menyeret sejumlah ASN, dari level staf hingga kepala dinas. Dugaan permainan proyek mencuat—termasuk penggunaan perusahaan tanpa kapasitas kredibel.
 

Lebih mengejutkan, ada indikasi kongkalikong dalam pengurusan izin usaha (KBLI) demi meloloskan proyek.
 

“Gunung Es” Masalah Sistemik
 

Peneliti dari Moonpala Foundation Indonesia, Muhammad Hidayatullah, menyebut kasus ini bukan kejadian tunggal.
 

“Ini fenomena gunung es. Masalahnya bukan hanya di kebijakan, tapi juga implementasi di lapangan,” tegasnya, Rabu (22/4/2026).
 

Menurutnya, kegagalan tata kelola terlihat jelas dari hulu ke hilir—termasuk penutupan TPA Cipeucang yang tak mampu menampung lonjakan sampah.
 

Transparansi Minim, Masyarakat Tersingkir
 

Buruknya tata kelola juga dipicu sistem yang tertutup. Minim transparansi membuat publik—terutama warga terdampak—tidak punya ruang ikut mengawasi.
 

Padahal, kata MFI, solusi sampah tidak cukup hanya teknologi. Keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab industri adalah kunci.
 

Korban Sudah Jatuh, Jangan Tutup Mata
 

Situasi ini bukan sekadar angka dan data. Dampaknya nyata—bahkan memakan korban jiwa.
 

Hidayatullah menegaskan, penegakan hukum harus berjalan tegas, bersamaan dengan pemulihan lingkungan yang sudah rusak.
 

“Kita tidak bisa lagi tutup mata. Ini darurat nyata,” ujarnya.
 

Krisis sampah di Tangsel bukan hanya soal bau dan tumpukan. Ini soal tata kelola, integritas, dan masa depan lingkungan. Jika dibiarkan, Hari Bumi hanya akan jadi seremoni—tanpa makna.