ICW Beber Tiga Akar Masalah Korupsi Politik di Indonesia, Apa Saja!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Korupsi - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengidentifikasi tiga akar persoalan korupsi politik di Indonesia yang masih terus membayangi kehidupan berdemokrasi. Temuan ini disampaikan dalam pemaparan terbaru ICW di Jakarta, Sabtu (6/8).
 

Tiga Akar Masalah Korupsi Politik
 

Peneliti ICW Yassar Aulia menjelaskan ketiga akar masalah tersebut adalah:

 

1. Biaya politik yang sangat tinggi

2. Lemahnya regulasi pengawasan dana publik

3. Buruknya tata kelola partai politik

 

"Tata kelola partai politik di Indonesia sangatlah buruk. Regulasi yang ada seharusnya menjamin akuntabilitas, tapi justru memberikan celah bagi korupsi," ungkap Yassar.
 

Dominasi Pengusaha di Parlemen
 

Dalam temuan terbaru ICW tahun 2024, terungkap bahwa mayoritas anggota DPR berasal dari kalangan pebisnis. Sebanyak 61% dari 580 anggota DPR yang dilantik pada 2024 berlatar belakang sebagai pengusaha.
 

"Pengeluaran biaya untuk pencalonan di pemilu legislatif itu mulai dari ratusan juta hingga ratusan miliar rupiah," ungkap Yassar. 
 

"Yang bisa maju adalah mereka yang punya sumber daya material atau koneksi ke para pengusaha."
 

529 Anggota Legislatif Jadi Tersangka Korupsi
 

ICW mencatat, dari pemantauan terhadap putusan pengadilan dan penetapan tersangka yang dilakukan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian, sedikitnya ada 529 anggota legislatif yang menjadi tersangka korupsi sepanjang 2011 hingga 2023.
 

"Jumlah ini mencakup anggota legislatif baik di tingkat nasional maupun daerah," kata Yassar. 
 

Data KPK sepanjang 2003 hingga 2023 juga menunjukkan sektor politik konsisten menjadi penyumbang terbesar dalam tindak pidana korupsi.
 

Korupsi untuk Biaya Politik dan Balik Modal
 

Yassar menjelaskan bahwa tingginya angka korupsi dari sektor politik erat kaitannya dengan tingginya biaya politik di Indonesia.
 

"Modus utamanya bisa disimpulkan untuk membiayai kebutuhan politik atau kampanye mereka, atau untuk balik modal setelah duduk di kursi kekuasaan," jelasnya.
 

Mahalnya biaya politik turut mendorong para politisi untuk mencari sumber dana alternatif, termasuk melalui praktik korupsi. 
 

"Kalau semua fraksi yang duduk di DPR saat ini pernah menyumbang kasus korupsi, artinya tidak ada partai yang benar-benar bersih," tegas Yassar.
 

Persoalan Sistemik, Bukan Sekadar Oknum
 

ICW menilai, sistem politik dan hukum yang ada saat ini justru semakin membuka ruang lebar bagi terjadinya korupsi. "Kalau semua kader partai terlibat, itu berarti sistem kita bermasalah. Ini bukan kesalahan individu atau satu partai saja," ucap Yassar.
 

Temuan ICW ini menjadi gambaran betapa korupsi politik telah menjadi persoalan sistemik yang membutuhkan penanganan serius dari semua pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat sipil.