DPR Ingatkan BPKH Jangan Minta Tambahan Anggaran Usai Target Investasi Haji Melenceng

RMBANTEN.COM - Jakarta, Legislator — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyoroti serius kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dinilai belum mampu memenuhi target nilai manfaat investasi langsung sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2025. DPR pun mengingatkan agar BPKH tidak gegabah mengajukan tambahan anggaran operasional sebelum evaluasi kinerja dilakukan secara menyeluruh.
 

“Tentu ini menjadi catatan penting bagi kami. Jangan sampai BPKH meminta tambahan anggaran operasional, tetapi target RKAT justru tidak tercapai sesuai yang direncanakan,” tegas Selly dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Pelaksana BPKH di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
 

Target Rp700 Miliar, Realisasi Baru Rp200 Miliar
 

Dalam paparan RKAT 2025, BPKH menargetkan nilai manfaat investasi langsung sebesar Rp700 miliar. Namun realisasinya baru mencapai sekitar Rp200 miliar. Kesenjangan capaian tersebut dinilai Selly perlu dijelaskan secara terbuka dan akuntabel kepada DPR dan publik.
 

“Gap ini tidak kecil. Harus dijelaskan secara transparan apa kendalanya dan bagaimana langkah perbaikannya ke depan,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
 

Kinerja Investasi dan Anak Usaha Dipertanyakan
 

Selly juga mempertanyakan apakah rendahnya capaian tersebut disebabkan minimnya realisasi investasi langsung dalam dua tahun terakhir. Ia menilai, hal ini harus menjadi bahan refleksi sebelum BPKH berbicara soal penambahan biaya operasional.
 

Tak hanya itu, Selly turut menyoroti kinerja dua entitas anak BPKH, yakni Bank Muamalat dan BPKH Limited. Menurutnya, investasi besar yang telah digelontorkan seharusnya mulai menunjukkan hasil dan kemandirian, terutama BPKH Limited yang ditargetkan mandiri sejak awal 2025.
 

“Keberadaan anak perusahaan ini harus dijelaskan secara gamblang ke depan. Ini menyangkut dana umat yang kita investasikan dan wajib dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
 

RKAT 2026 Harus Realistis
 

Menatap rencana kerja tahun 2026, Selly mengingatkan agar BPKH menyusun target secara realistis, terlebih di tengah tekanan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih.
 

“Jangan sampai RKAT disetujui, tapi di tengah jalan harus direvisi lagi karena targetnya terlalu optimistis dan tidak sesuai kondisi riil,” katanya.
 

Digitalisasi Jangan Sekadar Nama
 

Selain investasi, Selly juga menyoroti rencana program digitalisasi BPKH yang dibiayai dari anggaran operasional. Ia menegaskan, digitalisasi tidak boleh berhenti pada istilah, melainkan harus konkret dan terintegrasi, khususnya dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kementerian Agama.
 

“Jangan sampai disebut digitalisasi, tapi datanya tidak terkoneksi. BPKH harus bisa mengakses data setoran dan data jemaah secara real time,” tandasnya.
 

Menutup pernyataannya, Selly berharap seluruh catatan kritis tersebut menjadi bagian penting dalam kesimpulan RDP, agar pengelolaan keuangan haji ke depan semakin transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan jemaah haji Indonesia.