BNPB Didorong Komisi VIII DPR RI Naik Kelas Jadi Kementerian

RMBANTEN.COM - Deli Serdang, Legislator - Tingginya frekuensi dan dampak bencana alam di Indonesia kembali memantik sorotan serius dari parlemen. Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Saefudin, mendorong penguatan kelembagaan penanggulangan bencana nasional dengan menaikkan status Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kementerian.
 

Usulan tersebut dinilai mendesak, seiring realitas Indonesia sebagai negara rawan bencana yang belum diimbangi kapasitas sumber daya manusia, anggaran, dan struktur kelembagaan yang memadai.
 

“Indonesia ini berada di cincin api. Tingkat kerawanan bencana kita sangat tinggi, bahkan nomor dua di dunia. Maka ini tidak bisa ditangani setengah-setengah,” ujar Abdul Azis saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Bupati Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026).
 

Apresiasi Respons Cepat Pemkab Deli Serdang
 

Dalam kunjungan tersebut, Abdul Azis mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dinilai berhasil melewati fase tanggap darurat bencana hanya dalam waktu 14 hari dan langsung bergerak ke tahap pemulihan.
 

“Bencana itu ada tiga fase: mitigasi, tanggap darurat, dan pascabencana. Deli Serdang sudah mencabut status darurat dan masuk recovery. Ini contoh baik bagi daerah lain,” kata Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
 

Mitigasi Masih Jadi Titik Lemah
 

Meski begitu, Abdul Azis mengingatkan bahwa keberhasilan pada fase tanggap darurat tidak boleh membuat pemerintah lengah. Menurutnya, persoalan terbesar justru terletak pada lemahnya mitigasi bencana yang menyebabkan kerugian terus berulang.
 

Ia menyoroti abrasi di wilayah pesisir Deli Serdang yang disebut mencapai hampir 40 meter per tahun, serta kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, penebangan pohon, dan aktivitas pertambangan.
 

“Wilayah rawan bencana itu sudah kita tahu. Masalahnya, tata ruang tidak dibenahi. BNPB harus hadir dalam kajian wilayah tambang dan kawasan berisiko tinggi,” tegasnya.
 

Kerugian Ratusan Miliar, Bisa Dicegah
 

Abdul Azis mengungkapkan bahwa kerugian akibat bencana di Deli Serdang mencapai hampir Rp600 miliar. Angka tersebut, menurutnya, seharusnya bisa ditekan secara signifikan jika mitigasi dilakukan secara serius dan terencana.
 

“Dengan dana sebesar itu sebenarnya bisa dilakukan mitigasi. Bahkan biayanya jauh lebih murah dibanding kerugian yang terus berulang,” ujarnya.
 

Ia menilai bencana yang terus terjadi tanpa mitigasi matang akan menjadi penghambat pembangunan nasional dan pencapaian target kesejahteraan rakyat.
 

BNPB Dinilai Lemah di Daerah
 

Lebih jauh, Abdul Azis menilai BNPB saat ini menghadapi persoalan struktural, mulai dari keterbatasan SDM, anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah bencana, hingga koordinasi yang panjang dan berlapis antara pusat dan daerah.
 

Ia menyoroti perbedaan struktur BPBD di tiap daerah yang eselonnya tidak seragam serta sering berubah akibat pergantian SOTK.
 

“BNPB ini kuat di pusat, tapi lemah di daerah. Koordinasinya panjang, dari RT sampai pusat. Ini membuat penanganan sering terlambat,” jelasnya.
 

Solusi: BNPB Jadi Kementerian
 

Sebagai solusi strategis, Abdul Azis mendorong agar BNPB ditingkatkan menjadi kementerian agar memiliki kewenangan lebih kuat, struktur vertikal hingga ke daerah, serta koordinasi lintas sektor yang lebih cepat.
 

“Kalau jadi kementerian, koordinasi dengan lembaga lain akan lebih efektif. SDM bisa sampai vertikal ke daerah dan birokrasi tidak berbelit,” katanya.
 

Mitigasi Kunci Keselamatan Bangsa
 

Abdul Azis berharap pemerintah segera merumuskan penguatan kelembagaan kebencanaan secara serius, mengingat ancaman bencana, khususnya hidrometeorologi, diperkirakan terus meningkat.
 

“Mitigasi adalah kunci. Kalau ini terus diabaikan, bencana akan terus berulang dan bangsa ini akan selalu tertinggal dalam pembangunan,” pungkasnya.