Kementerian UMKM Pacu Usaha Mikro Naik Kelas Menuju 2026

RMBANTEN.COM - Jakarta — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencatat sejumlah capaian strategis sepanjang 2025 yang menjadi fondasi kuat bagi akselerasi pengembangan usaha mikro nasional pada 2026. 
 

Berbagai kebijakan transformasi mulai menunjukkan hasil konkret, terutama dalam mendorong usaha mikro naik kelas dan terhubung dengan ekosistem ekonomi formal.
 

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik menyampaikan, pemerintah fokus memperkuat produktivitas, legalitas, pembiayaan, serta akses pasar usaha mikro melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
 

“Sepanjang 2025, Kementerian UMKM fokus mendorong transformasi usaha mikro dari sektor informal menuju formal, produktif, dan berdaya saing. Hasilnya, jutaan pengusaha mikro kini semakin terhubung dengan sistem formal dan ekosistem ekonomi nasional,” ujar Riza di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Jutaan UMKM Berhasil Bertransformasi
 

Riza mengungkapkan, hingga akhir 2025 lebih dari 14,66 juta UMKM berhasil bertransformasi dari sektor informal ke formal. Selain itu, sebanyak 6,5 juta produk UMKM telah mengantongi sertifikasi halal dan lebih dari 1 juta usaha mikro memperoleh sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).
 

Capaian tersebut, menurutnya, juga didukung melalui penyelenggaraan Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di 12 provinsi yang menghadirkan lebih dari 25 layanan kemudahan dan pelindungan usaha.
 

“Festival ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mempercepat akses layanan bagi pelaku usaha mikro,” jelas Riza.
 

KUR Dorong Lapangan Kerja Jutaan Orang
 

Dari sisi pembiayaan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 11 Desember 2025 mencapai Rp257,9 triliun kepada 4,38 juta debitur. Menariknya, penyaluran KUR ke sektor produksi mencapai 60,8 persen, melampaui target yang ditetapkan pemerintah.
 

“Penyaluran KUR ke sektor produksi ini berpotensi menciptakan 7,7 hingga 11,6 juta lapangan kerja,” kata Riza.

 

Selain KUR, Kementerian UMKM juga mendorong pembiayaan non-KUR melalui skema alternatif seperti pemanfaatan sertifikat tanah (SHAT), purchase order, invoice, hingga kekayaan intelektual sebagai agunan. Skema kolaboratif lintas sektor ini telah menjangkau ratusan pelaku usaha mikro di berbagai daerah.
 

Akses Pasar dan Digitalisasi Meningkat
 

Penguatan akses pasar menjadi fokus penting lainnya. Sepanjang 2025, sebanyak 2.804 usaha mikro terlibat dalam kemitraan usaha dengan nilai Letter of Intent (LoI) mencapai Rp29 miliar.
 

Keterlibatan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus meluas, dengan 12.740 UMKM terlibat dan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 2,25 juta orang.
 

“Kemitraan dan integrasi usaha mikro dalam rantai pasok terus meningkat, dengan 6.545 penerima manfaat. Selain itu, 5.305 usaha mikro telah terhubung ke dalam 1.240 toko digital,” ungkap Riza.

 

Akselerasi Naik Kelas di 2026
 

Memasuki 2026, Kementerian UMKM memastikan akselerasi kebijakan akan terus diperkuat agar usaha mikro semakin berkelanjutan dan berdaya saing. Fokus diarahkan pada penguatan legalitas dan pelindungan, pengembangan kapasitas usaha, perluasan pembiayaan produktif, digitalisasi pemasaran, serta penguatan kemitraan dan rantai pasok.
 

“Pada 2026, kami akan terus memperkuat usaha mikro melalui pendekatan terintegrasi, agar tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh naik kelas dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok serta pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Riza Damanik.
 

Capaian sepanjang 2025 ini menegaskan peran strategis usaha mikro sebagai tulang punggung ekonomi nasional, sekaligus penopang utama penciptaan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan.