Warta Banten

Pulitik Jero

Parlemen

Hukum

Ékobis

Peristiwa

Kaamanan

Nagara

Patandang

Mancanagara

Pamenteun

Galeri

Gaya Hirup

Kabudayaan

Pendidikan

Kaséhatan

Calon Dewan

Info haji

Indeks

Wagub Dimyati: Tak Ada yang Neko-neko, Anggaran Banten Transparan demi Rakyat!

Laporan: Iyan Sopian
Senin, 28 Juli 2025 | 22:33 WIB
Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah saat emimpin Rapat Pimpinan Perangkat Daerah di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Serang, Senin (28/7/2025). - Biro Adpimpro Banten -
Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah saat emimpin Rapat Pimpinan Perangkat Daerah di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Serang, Senin (28/7/2025). - Biro Adpimpro Banten -

RMBANTEN.COM - Serang — Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Banten membuka diri dan menjunjung tinggi transparansi dalam pengelolaan anggaran. 

 

Ia memastikan, baik dirinya maupun Gubernur Banten Andra Soni tidak memiliki agenda tersembunyi atau bermain-main dengan keuangan daerah.
 

“Tidak neko-neko. Kita jaga semua program agar hasilnya sesuai harapan rakyat, masyarakat, dan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” kata Dimyati usai memimpin Rapat Pimpinan Perangkat Daerah di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Serang, Senin (28/7/2025).
 

Rapat Strategis Bahas Anggaran dan Program Prioritas
 

Rapat tersebut membahas pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan KUA-PPAS.
 

“Juga kita cek realisasi anggarannya. Program-program unggulan dari setiap Perangkat Daerah, apakah sudah terasa manfaatnya bagi masyarakat? Ini semua kita evaluasi,” jelasnya.
 

Dimyati menekankan, transparansi adalah prinsip utama. 

 

“Ini bentuk keterbukaan informasi publik. Silakan laksanakan program, tapi kita tetap kawal supaya tepat sasaran,” tambahnya.
 

Instruksi: Tunda Program Tak Prioritas, Fokus ke Belanja Wajib
 

Dalam arahannya, Dimyati meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk segera membahas Perubahan APBD 2025 dan melakukan penyesuaian terhadap kondisi fiskal terkini.
 

“Program yang tidak prioritas kita tunda dulu. Utamakan belanja wajib seperti gaji pegawai dan pelayanan publik,” tegasnya.
 

PPPK Jangan Khawatir, Gaji Dijamin Aman
 

Khusus untuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Dimyati memastikan tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
 

“Kita jelas akan membayar, menganggarkan untuk PPPK. Kita ingin mensejahterakan semua aparatur, birokrat, sekaligus memastikan belanja daerah tetap berpihak pada kepentingan publik,” tutupnya.

 

Sumber: bantenprov.go.idrajamedia

Komentar: