Lukai Honorer! ASN Instan untuk 30 Ribu Sarjana?

RMBANTEN.COM - Jakarta, Legislator – Rencana pemberian status Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mulai menuai kritik keras.
 

Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T. Danaparamita, mengingatkan pemerintah agar tidak gegabah. Kebijakan ini dinilai berpotensi memicu kegaduhan nasional.
 

“Jangan Sakiti Para Pengabdi Lama!”
 

Sonny menegaskan, kebijakan publik harus berdiri di atas prinsip keadilan sosial—bukan sekadar kejar target program.
 

Menurutnya, pemberian “jalur cepat” ASN kepada SPPI berisiko melukai jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian status.
 

“Bagaimana perasaan guru honorer di pelosok? Perawat, bidan desa, hingga tenaga administrasi yang sudah lama mengabdi tapi nasibnya masih menggantung?” tegas Sonny, Selasa (17/3/2026).
 

Penyuluh Pertanian Juga Tersisih?
 

Tak hanya tenaga pendidikan dan kesehatan, Sonny juga menyoroti nasib para penyuluh pertanian seperti THL-TBPP.
 

Mereka, kata Sonny, adalah garda depan ketahanan pangan yang selama ini bekerja langsung bersama petani di lapangan.
 

“Kalau rekrutmen baru justru diberi karpet merah jadi ASN, ini jelas bentuk ketidakadilan nyata,” ujarnya.
 

Soroti Peran Kementerian
 

Selain isu SDM, Sonny juga mengkritik tumpang tindih kewenangan antar kementerian dalam program ini. Ia menegaskan bahwa urusan koperasi seharusnya menjadi domain utama Kementerian Koperasi Republik Indonesia, bukan didominasi sektor lain.
 

“Kalau tidak dipimpin kementerian teknis yang tepat, ini bisa jadi sekadar proyek seremonial yang bias kepentingan,” sentilnya.
 

Jangan Korbankan Lahan Produktif!
 

Masalah lain yang tak kalah serius adalah potensi pelanggaran tata ruang dalam pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
 

Sonny mengingatkan agar proyek ini tidak sampai mengorbankan lahan sawah dilindungi (LSD) maupun lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).
 

“Pembangunan jangan sampai menabrak aturan. Lahan produktif adalah tumpuan hidup petani,” tegasnya.
 

Ramadan Jadi Momentum Introspeksi
 

Di akhir pernyataannya, Sonny mengajak pemerintah menjadikan bulan suci sebagai momen refleksi dalam mengambil kebijakan.
 

Ia berharap program besar seperti SPPI dan KDMP tidak justru meninggalkan luka bagi mereka yang telah lama berkontribusi.
 

“Pastikan kebijakan berpihak pada keadilan. Jangan sampai niat baik justru melukai para pengabdi negeri,” pungkasnya.
 

Pesan DPR jelas: pembangunan boleh jalan, tapi rasa keadilan jangan sampai ditinggalkan.