Usulan Kontroversial dari Rapimnas Golkar: Pilkada Lewat DPRD, Bukan Langsung!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Polkam - Partai Golkar mengeluarkan usulan yang berpotensi mengubah wajah demokrasi lokal. 

 

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025, partai berlambang pohon beringin itu merekomendasikan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan lagi secara langsung oleh rakyat.

 

Usulan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan rekomendasi tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menekankan keterlibatan publik. 
 

"Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Bahlil.

Pertahankan Proporsional Terbuka
 

Selain usulan kontroversial soal Pilkada, Rapimnas Golkar juga menghasilkan rekomendasi untuk menyempurnakan sistem Pemilu. 

 

Partai ini mengusulkan agar sistem proporsional terbuka tetap dipertahankan, namun dengan perbaikan pada aspek teknis, kualitas penyelenggara, dan tata kelola agar lebih jujur dan adil.

Bahlil juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menilai kedua elemen ini dapat menjadi jembatan antara negara dan masyarakat serta memperluas partisipasi politik yang bermakna, termasuk di ruang digital.

 

Rapimnas Pertama di Era Bahlil, Fokus Bahas Konsolidasi Internal

Rapimnas yang digelar pada Sabtu (20/12) di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta, ini merupakan yang pertama sejak Bahlil Lahadalia resmi memimpin partai. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyatakan rapat ini bersifat internal dan fokus pada konsolidasi organisasi.

"Karena sifatnya lebih ke internal jadi kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas," kata Sarmuji. Seluruh perwakilan DPD Partai Golkar tingkat provinsi diundang dalam pertemuan tersebut.

Usulan Pilkada melalui DPRD ini dipastikan akan memantik perdebatan publik, mengingat sistem pemilihan langsung telah berjalan selama dua dekade dan dianggap sebagai pilar penting demokrasi Indonesia pasca-Reformasi.