Deden Apriandhi Tekankan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat di Banten

RMBANTEN.COM - Kota Serang — Pemerintah Provinsi Banten mulai menggeser pola kerja pembangunan perumahan rakyat. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, menegaskan pentingnya optimalisasi perencanaan dan percepatan pembangunan perumahan rakyat agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat sejak awal tahun anggaran.
 

Penegasan itu disampaikan Deden saat memberikan arahan pada Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten, yang digelar di Aula Surosowan, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (3/2/2026).
 

Dorong Konstruksi Dimulai Triwulan Pertama
 

Deden menekankan, pola pembangunan fisik yang selama ini kerap dilakukan menjelang akhir tahun harus segera diubah. Menurutnya, pembangunan yang dimulai lebih awal akan menghasilkan output yang lebih maksimal dan terukur.
 

“Kalau tahun-tahun sebelumnya pembangunan fisik dilakukan menjelang triwulan akhir, untuk tahun ini dan seterusnya harus bisa dimulai di triwulan pertama. Tujuannya agar output yang dirasakan masyarakat lebih optimal,” tegas Deden melansir laman bantenprov.go.id.
 

Perumahan, Kebutuhan Dasar yang Tak Bisa Ditunda
 

Deden mengingatkan bahwa sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi negara secara layak dan berkelanjutan. Karena itu, perencanaan yang matang sejak awal, termasuk ketepatan pelaksanaan di lapangan, menjadi kunci keberhasilan program.
 

“Perumahan bukan sekadar bangunan. Ini menyangkut kualitas hidup masyarakat. Maka perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus benar-benar diperhatikan agar sesuai target,” ujarnya.
 

Tekankan Kelayakan, Sarpras, dan Keamanan Hunian
 

Selain percepatan waktu, Deden juga menyoroti aspek kualitas. Ia meminta pembangunan perumahan memperhatikan kelayakan rumah agar aman, nyaman, dan sehat untuk ditinggali, sekaligus didukung sarana prasarana serta utilitas umum yang memadai.
 

“Rumah harus layak huni. Lingkungannya juga harus tertata, memiliki sarana pendukung yang cukup, dan menjamin keselamatan penghuninya,” katanya.
 

Kawasan Kumuh Masih Jadi PR Besar
 

Dalam arahannya, Deden mengakui persoalan kawasan kumuh, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, masih menjadi tantangan serius di Provinsi Banten. Oleh sebab itu, Forum OPD ini dinilai strategis untuk menyatukan langkah lintas daerah dan sektor.
 

“Saya mengajak kita semua untuk berkolaborasi dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan permukiman yang layak huni, bersih, sehat, aman, dan berkelanjutan,” tandasnya.
 

Sinkronisasi Program Provinsi dan Daerah
 

Sementara itu, Ketua Panitia Forum OPD yang juga Sekretaris Dinas PRKP Provinsi Banten, Rinto Yuwono, menjelaskan bahwa forum ini bertujuan menyelaraskan program prioritas DPRKP dengan usulan dari kabupaten dan kota.
 

“Kegiatan ini untuk mempertajam target kinerja, menyinkronkan program, serta mengoptimalkan capaian sasaran pembangunan perumahan dan permukiman,” jelas Rinto.
 

Ia menambahkan, sebanyak 84 peserta mengikuti Forum OPD tersebut, yang terdiri dari perwakilan pemerintah kabupaten/kota serta unsur pemerintah pusat.