DPR Apresiasi Kinerja Kementerian UMKM, Maman: Anggaran Harus Berdampak Nyata untuk Rakyat

RMBANTEN.COM — Jakarta — Kinerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuai apresiasi dari Komisi VII DPR RI. Dalam pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025, kementerian yang dipimpin Maman Abdurrahman dinilai berhasil mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.
 

Apresiasi tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
 

Serapan Anggaran Tembus 97,36 Persen
 

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
 

Dari pagu anggaran sebesar Rp437,21 miliar, Kementerian UMKM berhasil merealisasikan Rp425,65 miliar atau 97,36 persen sepanjang 2025.
 

Capaian tersebut menempatkan Kementerian UMKM di peringkat ke-16 dari 45 kementerian dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi.

"Keberhasilan penggunaan anggaran pemerintah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapannya, tetapi juga dari dampak program yang benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Maman.
 

WTP 11 Tahun Berturut-turut
 

Tak hanya serapan anggaran yang tinggi, Kementerian UMKM juga kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 

Prestasi itu menjadikan kementerian ini meraih opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak periode 2014–2024.
 

Di bidang tata kelola pemerintahan, Kementerian UMKM juga mencatat Indeks Reformasi Birokrasi 82,61, berdasarkan penilaian Kementerian PANRB.
 

KUR Rp270 Triliun Mengalir ke 2,75 Juta Debitur
 

Sepanjang 2025, pemerintah bersama lembaga pembiayaan berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp270 triliun kepada 2,75 juta debitur.
 

Sebanyak Rp163,9 triliun di antaranya disalurkan ke sektor-sektor produktif, sementara sekitar 2,25 juta penerima merupakan pelaku usaha termasuk debitur graduasi.
 

Menurut Maman, pembiayaan menjadi instrumen penting untuk memperkuat daya tahan sekaligus meningkatkan skala usaha UMKM nasional.
 

Perkuat Daya Saing dan Cetak Wirausaha Baru
 

Selain pembiayaan, Kementerian UMKM terus memperkuat daya saing pelaku usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, SPP-IRT, SNI Bina UMK, hingga berbagai bentuk standardisasi usaha lainnya.
 

Pemerintah juga mengembangkan 753 inkubator bisnis yang membina 8.661 usaha rintisan sebagai bagian dari strategi mencetak 10 juta wirausaha baru pada 2029.
 

"Lembaga inkubator akan menjadi perpanjangan tangan Kementerian UMKM dalam melakukan pembinaan sehingga lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran," ujar Maman.
 

UMKM Jadi Tulang Punggung Program MBG
 

Kementerian UMKM juga memperluas peluang usaha melalui pelibatan 57.600 pelaku UMKM sebagai pemasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
 

Selain itu, pemerintah terus memperkuat akses ekspor serta membangun rantai pasok antara UMKM dengan usaha menengah dan besar melalui program Holding UMKM di sektor kuliner, pertanian, perkebunan, beauty and wellness, hingga olahraga.
 

Maman menilai konsistensi pelaksanaan MBG akan menciptakan ekosistem usaha baru yang memberi manfaat luas hingga ke tingkat kecamatan dan pedesaan.
 

DPR Beri Apresiasi
 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati memberikan apresiasi atas keberhasilan Kementerian UMKM mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut.
 

Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan tata kelola anggaran yang sehat dan profesional.
 

"Selamat kepada Kementerian UMKM. Ini pencapaian yang luar biasa. Harapan kami, bukan hanya serapan anggarannya yang tinggi, tetapi manfaatnya juga benar-benar dirasakan oleh pelaku UMKM di seluruh Indonesia," ujar Rahayu.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tajam, Terpercaya.