Pemadaman Bergilir PLN Disorot DPR! Mufti Anam Desak Ganti Rugi Korban Terdampak

RMBANTEN.COM — Jakarta, Legislator — Gelombang pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Pulau Jawa, memicu sorotan tajam dari DPR RI. Masyarakat dinilai menjadi pihak yang paling dirugikan akibat gangguan pasokan listrik yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir.
 

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menegaskan bahwa pemadaman berulang tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata. Mulai dari kerusakan peralatan elektronik rumah tangga hingga terhentinya operasional usaha kecil seperti warung makan, usaha konveksi, dan bisnis makanan beku.
 

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis biasa karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat luas.
 

PLN Diminta Beri Kompensasi Nyata
 

Mufti mendesak PT PLN (Persero) dan Pemerintah untuk segera memberikan kompensasi kepada warga dan pelaku usaha yang terdampak pemadaman listrik.
 

Ia menilai prinsip keadilan harus berlaku bagi semua pihak. Jika pelanggan dikenai sanksi saat terlambat membayar tagihan listrik, maka PLN juga harus bertanggung jawab ketika gagal memberikan pelayanan yang semestinya.
 

"Kalau rakyat telat bayar tagihan listrik, langsung didenda bahkan diputus alirannya. Jadi kalau PLN yang gagal memberikan pelayanan dan lampu mati berkali-kali, PLN juga harus berani tanggung jawab. Berikan kompensasi atau potongan tagihan kepada warga yang dirugikan. Ini adalah kewajiban PLN, bukan belas kasihan," tegas Mufti, Selasa (23/6/2026).
 

DPR Kritik PLN Tak Transparan
 

Selain soal kompensasi, Mufti juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi dari PLN terkait penyebab pemadaman.
 

Menurutnya, penjelasan yang disampaikan kepada publik berubah-ubah. Mulai dari alasan perawatan jaringan, gangguan pembangkit, hingga persoalan pasokan batu bara domestik.
 

Kondisi tersebut justru menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang membutuhkan kepastian dan penjelasan yang jujur.
 

"Masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang transparan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya disebut perawatan jaringan rutin, kemudian berubah menjadi gangguan pembangkit, lalu muncul alasan pasokan batu bara. Rakyat berhak mengetahui fakta yang sebenarnya," ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu.
 

Bukan Sekadar Lampu Padam, Tapi Soal Keselamatan
 

Mufti menilai dampak pemadaman listrik kini telah melampaui persoalan ekonomi. Gangguan listrik yang berkepanjangan berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.
 

Ia menyinggung keluhan warga yang sempat viral di media sosial terkait terganggunya penggunaan alat kesehatan akibat pemadaman listrik. Bahkan di daerah pemilihannya, terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan saat pemadaman berlangsung.
 

"Di dapil saya bahkan terjadi kebakaran yang menghanguskan tiga rumah warga yang diduga berkaitan dengan persoalan kelistrikan. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini sudah menjadi persoalan keselamatan dan kehidupan masyarakat," katanya.
 

Ironi Negeri Batu Bara Alami Krisis Listrik
 

Di penghujung pernyataannya, Mufti menyoroti ironi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, namun masih menghadapi persoalan pasokan listrik.
 

Ia meminta pemerintah bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang lebih mengutamakan ekspor batu bara dibanding kebutuhan energi dalam negeri. Mufti juga mengingatkan agar persoalan pemadaman listrik tidak dijadikan alasan untuk menaikkan tarif listrik yang pada akhirnya membebani masyarakat.
 

"Jangan setiap kali terjadi masalah, rakyat selalu diminta memahami keadaan. Saat BBM naik, rakyat diminta mengerti. Saat listrik padam, rakyat diminta bersabar. Indonesia tidak kekurangan batu bara maupun pembangkit. Yang mulai habis hari ini adalah kesabaran rakyat melihat masalah yang sama terus berulang tanpa ada yang benar-benar bertanggung jawab," pungkasnya.