BRIMA Ingatkan Gubernur Banten: Sekolah Gratis Rawan Jadi Bancakan!

RMBANTEN.COM - Raja Media, Jakarta – Program Sekolah Gratis (PSG) Banten senilai Rp144 miliar disorot tajam. Badan Riset dan Inovasi Mathla’ul Anwar (BRIMA) mewanti-wanti Pemprov Banten agar tak menjadikan program ini sebagai lahan basah bagi para pemburu rente.
 

"Setiap rupiah harus bisa dilacak. Transparansi bukan formalitas, ini soal kepercayaan rakyat!" tegas Direktur BRIMA, Asep Rohmatullah, usai penandatanganan kerja sama PBMA–BRIN di Jakarta, Selasa (28/4/2025).
 

Korupsi Mengintai, Ketimpangan Menganga
 

BRIMA menilai, tanpa pengawasan ketat, PSG berisiko tinggi menjadi bancakan oknum. Dari kebocoran anggaran hingga ketimpangan akses fasilitas, semua bisa terjadi jika tak ada sistem yang transparan.
 

Mereka mengusulkan laporan keuangan PSG dipublikasikan rutin di platform digital, dilengkapi kanal aduan online untuk memperkuat kontrol publik. 
 

Tak hanya itu, BRIMA mendesak pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan akademisi, tokoh agama, ormas, LSM hingga relawan pendidikan.
 

"Jangan sampai ini hanya jadi program pencitraan. Kalau teknis tak jelas, skema tak transparan, indikator tak terukur, hasilnya cuma slogan," tegas Asep.
 

Sekolah Gratis Bukan Cuma Hapus SPP
 

BRIMA juga mengingatkan: esensi sekolah gratis bukan cuma menghapus SPP. Yang lebih penting adalah kualitas guru, kurikulum inovatif, dan fasilitas layak.
 

"Kalau kelasnya tetap bobrok, guru tak terlatih, fasilitas minim, buat apa gratis?" sindir Asep.
 

Rp144 miliar itu, lanjutnya, seharusnya diarahkan untuk pelatihan guru, reformasi kurikulum, dan pembangunan infrastruktur pendidikan terutama di wilayah pelosok Banten.
 

Ancaman untuk Sekolah Swasta
 

Dalam catatan BRIMA, program PSG juga bisa memicu eksodus siswa dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Tanpa kebijakan afirmatif, ribuan sekolah swasta—termasuk milik Mathla’ul Anwar—terancam kolaps.
 

"Kalau sekolah swasta tumbang, negara yang bakal kewalahan. Ini bukan solusi, ini menciptakan masalah baru," kata Asep.
 

Mathla’ul Anwar sendiri mengelola hampir 1.000 sekolah, sebagian besar bertahan dari iuran orang tua. PSG yang tak memberikan kompensasi justru menciptakan ketimpangan baru.
 

"Kalau Pemprov ingin IPM naik merata, jangan pinggirkan sekolah swasta. Mereka juga pilar pendidikan bangsa!" tandasnya.