Banjir Tak Bisa Ditangani Parsial, Andra Soni: Semua Stakeholder Harus Turun Tangan!

RMBANTEN.COM - Serang - Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa penanganan banjir di Provinsi Banten harus dilakukan secara terpadu, berkelanjutan, dan lintas kewenangan. 
 

Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun instansi teknis terkait.
 

Penegasan itu disampaikan Andra Soni saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Banjir Kabupaten Serang dan Kota Serang di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (20/12/2025).
 

“Koordinasi ini kita lakukan lintas sektor. Kita paham setiap lembaga punya kewenangan masing-masing, tetapi penanganan banjir adalah tanggung jawab bersama,” tegas Andra Soni.
 

Rakor Lintas Lembaga, Dari Kepala Daerah hingga Balai Teknis
 

Rakor tersebut dihadiri Wali Kota Serang Budi Rustandi, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, perwakilan BKSDA Banten, Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana, serta jajaran kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.
 

Dalam forum itu, Gubernur meminta seluruh pihak tidak berhenti pada diskusi, tetapi langsung bergerak cepat di lapangan untuk mengurangi dampak banjir yang dirasakan masyarakat.
 

Instruksi Tegas: Alat Berat Turun Malam Ini
 

Andra Soni menginstruksikan agar hasil rapat segera ditindaklanjuti dengan aksi konkret, terutama di titik-titik rawan banjir.
 

Pemprov Banten bersama pemerintah kabupaten/kota dan balai teknis langsung mengerahkan alat berat untuk penanganan darurat.
 

“Malam ini, atau paling lambat besok pagi, alat berat sudah harus bergerak ke lokasi banjir. Kita ingin masyarakat segera merasakan dampak penanganan,” tegasnya.
 

Mitigasi dari Hulu ke Hilir
 

Gubernur juga mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak boleh bersifat sementara. Mitigasi harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir, serta dibarengi perubahan perilaku dalam menjaga lingkungan.
 

“Jangan sampai kejadian yang sama terulang terus. Ini tantangan bagi kita yang diberi amanah. Hari ini kita serius berkoordinasi agar penanganan bisa cepat dan tepat,” ujarnya.
 

BBWSC3 Turunkan Ekskavator dan Pompa
 

Menindaklanjuti arahan Gubernur, Kepala BBWSC3 Dedi Yudha Lesmana menyatakan pihaknya telah menurunkan dukungan teknis di lapangan.
 

“Saat ini sudah diturunkan dua unit ekskavator, satu pompa mobile, serta material bronjong dan geobag untuk menutup tanggul yang jebol,” jelas Dedi.
 

Ia menambahkan, pada tahun 2026 BBWSC3 bersama Pemprov Banten menargetkan penanganan seluruh ruas sungai yang berpotensi memicu banjir, dengan dukungan penuh pemerintah daerah.
 

Dinas PUPR Bergerak Cepat
 

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten Arlan Marzan memastikan instruksi Gubernur langsung ditindaklanjuti.
 

“Untuk Kota Serang, satu alat berat sudah diturunkan hari ini. Malam ini menyusul satu ekskavator amfibi. Mudah-mudahan penanganan bisa lebih cepat,” ungkapnya.
 

760 Personel Siaga di Lima Posko
 

Sebagai langkah antisipasi lanjutan, Pemprov Banten juga telah mendirikan posko siaga bencana di lima wilayah strategis: Serang, Lebak, Pandeglang, Tangerang, dan Malingping.
 

Sebanyak 760 personel disiagakan untuk menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang masih mengintai.
 

“Kolaborasi ini diharapkan bisa segera mengurangi dampak banjir yang dirasakan masyarakat, khususnya di Kota dan Kabupaten Serang,” pungkas Arlan.

 

Sumber: bantenprov.go.id