Pemerintah Gelar Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi, Prabowo: Negara Hadir untuk MBR!

RMBANTEN.COM - Serang, Perumahan Rakyat - Pemerintah kembali menegaskan komitmennya menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 
 

Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), digelar akad massal 50.030 unit rumah subsidi secara serentak di berbagai daerah.
 

Kegiatan monumental ini dilaksanakan secara hybrid dan dipusatkan di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025), serta diikuti ribuan debitur rumah subsidi dari seluruh Indonesia.
 

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, menyapa para penerima manfaat melalui video conference sekaligus melakukan serah terima kunci secara simbolis.
 

Serah Terima Kunci untuk Beragam Profesi
 

Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada 10 MBR dari berbagai latar belakang profesi. Mulai dari guru, dai, buruh, prajurit TNI, nelayan, pengemudi ojek daring, pedagang kopi keliling, penjual seblak, tukang cukur, tukang pijat, hingga penyandang disabilitas tuna netra.

Momen ini menjadi simbol kuat bahwa program rumah subsidi menyasar masyarakat kecil lintas profesi tanpa diskriminasi.
 

Presiden Prabowo juga secara resmi menghadiri Akad Massal 50.030 Unit Rumah KPR Sejahtera FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025, yang rumah-rumahnya tersebar di berbagai wilayah Tanah Air.
 

Kuota Rumah Subsidi Naik Tajam
 

Menteri PKP Maruarar Sirait mengungkapkan, kebijakan Presiden Prabowo menaikkan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit pada 2025 menjadi angin segar bagi MBR yang selama ini menanti kepastian hunian layak.
 

“Kebijakan ini sangat ditunggu masyarakat. Hari ini kita melihat langsung penerima manfaat dari kalangan asisten rumah tangga, tukang cukur, ojol, pedagang kopi keliling, guru madrasah, hingga penyandang disabilitas,” ujar Maruarar.
 

Menurutnya, peningkatan kuota tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata negara terhadap rakyat kecil.

Izin Gratis, Akses Makin Mudah
 

Tak hanya soal kuota, pemerintah juga memangkas berbagai hambatan administratif. Maruarar menegaskan, penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, serta pembebasan biaya BPHTB, semakin memudahkan masyarakat memiliki rumah sendiri.
 

“Dulu masyarakat harus membayar biaya administrasi untuk PBG dan BPHTB. Sekarang semuanya gratis. Ini bentuk keberpihakan negara,” tegasnya.
 

Efek Ganda Ekonomi Rakyat
 

Pembangunan rumah subsidi juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Satu unit rumah sedikitnya menyerap lima tenaga kerja bangunan, serta menggerakkan rantai usaha dari pedagang semen, batu bata, atap, lantai, hingga warung makan dan minuman di sekitar proyek.
 

“Program rumah subsidi bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat,” ujar Maruarar.
 

Dengan masifnya pembangunan rumah subsidi, pemerintah menegaskan kehadiran negara untuk memastikan MBR memiliki kesempatan yang setara memperoleh hunian layak, aman, dan manusiawi.
 

Raja Media mencatat, akad massal 50.030 rumah subsidi ini menjadi salah satu program perumahan terbesar sepanjang 2025, sekaligus penanda kuat arah kebijakan Presiden Prabowo yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama.