Menkeu Pastikan Anggaran Aman, Rp60 Triliun Siap untuk Tangani Bencana di Sumatera!

RMBANTEN.COM - Jakarta - Pemerintah menjamin ketersediaan dana penanganan darurat dan pemulihan bencana di Sumatera. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran dalam kondisi aman, dengan persiapan dana mencapai Rp60 triliun untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
 

"Tahun depan Rp60 triliun kan sudah kita sisir. Jadi tidak ada masalah untuk pendanaan pembiayaan bencana," tegas Menteri Purbaya usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
 

Dana Cadangan BNPB Masih Ada, Pengajuan Tambahan Langsung Diproses
 

Selain anggaran jangka menengah tersebut, Menkeu mengungkapkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki dana cadangan sebesar Rp1,3 triliun. Saat ini, BNPB juga telah mengajukan permintaan tambahan dana sebesar Rp1,6 triliun untuk operasional tanggap darurat.
 

Purbaya menegaskan bahwa pengajuan tambahan itu akan segera diproses tanpa hambatan. "Mereka (BNPB) masih punya uang juga kan sebelumnya... Jadi kita sih menunggu, begitu ada pengajuan kami langsung cairkan dan pemerintah siap uangnya di bank," jelasnya.
 

Semua Dana dari Pusat, Sudah Cair ke 52 Kabupaten/Kota
 

Pernyataan Menkeu ini diperkuat oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia menegaskan bahwa seluruh pendanaan penanganan bencana di Sumatera bersumber dari APBN Pusat. Anggaran telah dicairkan secara bertahap untuk membangun kembali hunian warga, fasilitas umum, hingga gedung pemerintahan.
 

"Semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Dana untuk membangun kembali rumah, fasilitas, gedung DPRD, kecamatan juga," ujar Teddy.
 

Lebih lanjut, Teddy mengungkapkan bahwa dana tunai telah langsung disalurkan ke pemerintah daerah di 52 kabupaten/kota yang terdampak. "Langsung seluruh bupati-wali kota, 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu. Bila ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan, pasti dikasih juga," pungkasnya.
 

Jaminan anggaran ini diharapkan dapat mempercepat proses tanggap darurat dan rehabilitasi bagi korban bencana di tiga provinsi tersebut.