Atasi Banjir Tangerang Raya: Normalisasi Sungai Jadi Kunci, Pemprov Kucurkan Rp35 Miliar!

RMBANTEN.COM - Tangsel — Penanganan banjir di wilayah Tangerang Raya—meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan—memasuki fase penguatan strategi jangka menengah dan panjang. Hingga awal Februari 2026, pemerintah pusat dan daerah sepakat menitikberatkan penanganan pada integrasi lintas wilayah serta percepatan normalisasi sungai-sungai besar.
 

Langkah ini diambil menyusul masih berulangnya banjir akibat limpasan air sungai, sistem drainase yang belum optimal, serta tekanan alih fungsi lahan di kawasan padat penduduk dan industri.
 

Fokus Infrastruktur dan Normalisasi Sungai
 

Normalisasi Sungai Cirarab ditetapkan sebagai prioritas utama dalam upaya pengendalian banjir berkelanjutan di Tangerang Raya. Sungai ini dinilai menjadi salah satu titik krusial penyebab genangan di wilayah hilir.
 

Pemerintah Provinsi Banten bersama Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian (BBWS C3) saat ini tengah mematangkan strategi teknis, mulai dari pengaturan debit air, pelebaran sungai, hingga mitigasi terpadu lintas daerah.
 

Di tingkat kota, Pemerintah Kota Tangerang mempercepat penguatan turap dan pengerukan sedimentasi di sejumlah titik rawan, seperti Kecamatan Periuk, guna mengurangi risiko banjir susulan saat curah hujan tinggi.
 

Anggaran Disiapkan, Tata Ruang Dikawal Ketat
 

Untuk mendukung langkah tersebut, Pemprov Banten telah menyiapkan anggaran khusus sebesar Rp35 miliar pada tahun 2026 yang dialokasikan bagi penanganan banjir di kawasan Tangerang Raya.
 

Selain infrastruktur, aspek tata ruang juga menjadi perhatian. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten dilibatkan secara aktif untuk mengawal pengadaan lahan proyek pengendalian banjir agar tidak terhambat persoalan kepemilikan tanah maupun sengketa lahan.
 

Langkah ini dinilai penting agar proyek normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat berjalan tepat waktu dan berkelanjutan.
 

Bantuan Korban dan Layanan Darurat Diperkuat
 

Di sisi penanganan pascabencana, Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan logistik kepada sekitar 13.000 warga terdampak banjir di berbagai wilayah Tangerang Raya.
 

Sementara itu, DPRD setempat menekankan pentingnya layanan kesehatan pascabanjir, termasuk pengobatan gratis bagi warga terdampak untuk mencegah penyebaran penyakit akibat lingkungan yang tidak higienis.
 

BPBD di masing-masing daerah juga menyiagakan puluhan unit pompa air, baik portabel maupun stasioner, untuk mempercepat penyurutan genangan di kawasan permukiman yang masih terdampak.
 

Dengan pendekatan kolaboratif lintas wilayah, penguatan infrastruktur, serta dukungan anggaran dan kebijakan tata ruang, pemerintah berharap persoalan banjir di Tangerang Raya dapat ditangani secara lebih sistematis dan berkelanjutan, tidak sekadar respons darurat tahunan.