Titiek Soehato Keheranan Ada Klaim Nelayan Bangun Pagar Laut, Mengada-ngada!
![Titiek Soehato Keheranan Ada Klaim Nelayan Bangun Pagar Laut, Mengada-ngada! Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi. [Foto: Repro/RMB]](https://rajamedia.co/storage/001/2025/01/titiek-soeharto-percepat-bantuan-untuk-petani-demi-swasembada-pangan-23012025-075450.jpg)
RMBANTEN.COM - Jakarta - Klaim bahwa nelayan membangun pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di kawasan perairan Tangerang, Banten membuat Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi keheranannya .
Pasalnya kata Titiek Soeharto -panggilan akrab - pembangunan pagar laut tersebut memerlukan biaya besar yang mencapai miliaran rupiah, sehingga sulit dipercaya jika itu dilakukan oleh nelayan.
"Ini biayanya mahal, sudah dihitung-hitung katanya sampai 12 miliar atau lebih. Bagaimana mungkin nelayan punya dana sebanyak itu?" ujar Titiek dalam keterangannya dikutip Kamis (23/1).
Politikus Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa klaim tersebut tidak masuk akal, mengingat kondisi ekonomi nelayan yang masih memerlukan perhatian besar. "Kami sedang berusaha menyejahterakan nelayan, kok tiba-tiba ada yang bilang mereka punya uang segitu banyak untuk bangun pagar laut. Ini kan sangat mengada-ada," tambahnya.
Titiek meminta pemerintah untuk segera mengungkap pihak-pihak yang sebenarnya bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang membentang dari Desa Muncung hingga Pakuhaji itu.
“Kami mendesak pemerintah untuk transparan. Pagarnya punya siapa? Siapa yang membangun? Siapa yang menyuruh, dan siapa yang membiayai? Ini harus jelas," tegasnya.
Menurut Titiek, alasan yang menyebut nelayan membangun pagar tersebut hanya dalih yang tidak dapat diterima. "Kalau orang Jawa bilang ngono yo ngono, neng ojo ngono. Kalau anak muda sekarang bilang, ‘Enggak gitu-gitu amat kali,’” sindirnya.
Titiek menekankan pentingnya transparansi dan keadilan dalam pengelolaan wilayah laut, terutama untuk melindungi kepentingan nelayan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian pesisir.
“Masyarakat butuh jawaban yang jelas, jangan sampai nelayan kita jadi pihak yang dirugikan oleh kebijakan yang tidak mereka pahami,” pungkasnya.
Politik 5 hari yang lalu
![Revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR RI, memberikan kewenangan DPR mencopot pejabat negara seperti Hakim MK dan KPK [Foto: Dok DPR/RMN]](https://rajamedia.co/storage/001/2025/02/dpr-revisi-tata-tertib-bisa-copot-pimpinan-kpk-hingga-hakim-mk-05022025-192527.jpg)
Peristiwa | 6 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Peristiwa | 6 hari yang lalu
Ekbis | 4 hari yang lalu
Banten | 6 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Ekbis | 4 hari yang lalu