Pj Sekda Banten: OPD Harus Selaras dengan Program Prioritas!

RMBANTEN.COM - Serang, 26 Februari 2025 – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten, Nana Supiana, menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memastikan program yang dijalankan selaras dengan prioritas Gubernur, Wakil Gubernur, Pemerintah Pusat, serta Pemerintah Kabupaten/Kota.
 

Menurut Nana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran strategis dalam memfilter program OPD agar tidak tumpang tindih dan tetap fokus pada program unggulan, seperti makan bergizi gratis, sekolah gratis, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta ketahanan pangan.
 

"Dapat memastikan program secara harmonis terkoneksi. Infrastruktur yang berorientasi pada standar pelayanan publik juga harus tetap terjaga," kata Nana usai membuka Forum Perangkat Daerah Bappeda Provinsi Banten Tahun 2026 di Aula Bappeda Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (25/2/2025).
 

Efisiensi Anggaran Jadi Perhatian!
 

Nana menambahkan, Bappeda juga bertugas memastikan efisiensi belanja daerah, sesuai dengan instruksi Presiden (Inpres). Anggaran yang tidak berdampak langsung pada masyarakat akan diefisiensikan, sementara pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.
 

"Efisiensi dilarikan pada hal-hal yang tidak terukur output dan outcomenya. Tetapi menyangkut pelayanan publik, itu akan tetap terjaga," tegasnya.
 

Dalam skema anggaran, Nana menyebutkan bahwa 80 persen anggaran dialokasikan untuk kepentingan publik, sementara 20 persen digunakan untuk operasional atau penunjang.
 

"Untuk belanja penunjang tidak boleh melebihi 20 persen, dan itu sudah difilter oleh Bappeda. Bahkan telah diatur dalam pedoman pelaksanaan (domlak)," jelasnya.
 

RKPD 2025 Diperbaiki, Penyusunan 2026 Dimulai
 

Sementara itu, Kepala Bappeda Banten, Mahdani, mengatakan bahwa Forum Perangkat Daerah ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.
 

"Forum ini bertujuan untuk memfasilitasi OPD dalam menyusun perencanaan tahun 2026, sekaligus membahas perbaikan RKPD 2025 karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat," ujarnya.
 

Menurut Mahdani, kebijakan efisiensi ini tidak akan mengubah seluruh RKPD 2025, melainkan hanya dilakukan rasionalisasi anggaran agar lebih tepat sasaran.
 

"Dengan adanya Surat Edaran Mendagri, itu menjadi pedoman untuk memperbaiki RKPD 2025 sekaligus menyusun RKPD 2026," pungkasnya.

 

Sumber: bantenprov.go.id