DPR Ingatkan Keras Kesiapan Haji 2026, Ujian Diujung Tanduk!

RMBANTEN.COM - Jakarta - Persiapan ibadah haji 1447 H/2026 M mulai disorot tajam. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, melontarkan peringatan keras: jangan sampai pelayanan jemaah kembali diwarnai masalah klasik!
 

Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah serta RDP dengan Badan Pengelola Keuangan Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
 

DPR: Jangan Cuma Paparan, Harus Ada Aksi Nyata!
 

Selly tak mau lagi mendengar janji manis tanpa bukti di lapangan. Ia menegaskan, pemerintah harus serius menyiapkan layanan terbaik bagi jemaah.
 

“Harus ada implementasi nyata, bukan sekadar paparan. Ini amanat Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
 

Akomodasi Bermasalah: Jauh dari Masjidil Haram
 

Dari hasil peninjauan, Selly menemukan persoalan krusial pada sektor akomodasi.
 

Hotel jemaah disebut ada yang berjarak hingga 13 kilometer dari Masjidil Haram—jauh melampaui kesepakatan awal maksimal 4–5 kilometer.
 

Dampaknya?
 

1. Mengganggu kekhusyukan ibadah 

2. Memberatkan lansia dan disabilitas 

3. Menurunkan kualitas layanan secara keseluruhan 
 

Tak hanya itu, fasilitas seperti tempat wudu juga ditemukan dalam kondisi tidak layak dan berisiko.
 

Katering & Layanan Masih Amburadul
 

Selly juga mengkritik sistem katering yang belum terintegrasi dengan baik.
 

Menurutnya, ini ironis. Mengingat penyelenggaraan haji bukan pengalaman baru bagi pemerintah.
 

“Jangan sampai terkesan tidak siap. Ini ibadah tahunan, bukan eksperimen,” sindirnya tajam.
 

Logistik Lambat, Garuda Ikut Disorot
 

Di sektor transportasi dan logistik, masalah tak kalah serius.
 

Distribusi koper jemaah disebut masih minim. Sementara kesiapan Garuda Indonesia juga dipertanyakan, termasuk kualitas konsumsi selama penerbangan.
 

“Kenyamanan dan kesehatan jemaah itu utama. Jangan sampai mereka dirugikan,” tegas Selly.
 

Waspada Geopolitik: DPR Minta Protokol Darurat Jelas
 

Situasi Timur Tengah yang dinamis ikut jadi perhatian.
 

Selly mendesak pemerintah menyiapkan:
 

1. Protokol evakuasi yang jelas 

2. Penentuan zona aman (safe zone) di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina) 

3. Skema perlindungan darurat selain asuransi kematian 
 

Ia juga menyoroti pentingnya kepastian hukum jika terjadi pembatalan penerbangan akibat faktor keamanan.
 

Pesan Tegas: Antisipasi Skenario Terburuk!
 

Bagi Selly, semua potensi risiko harus dihitung sejak awal.
 

“Semua skenario terburuk harus diantisipasi. Negara wajib hadir melindungi jemaah dalam kondisi apa pun,” pungkasnya.
 

DPR Siaga, Haji Tak Boleh Gagal!
 

Komisi VIII DPR RI memastikan akan terus mengawal penuh persiapan haji 2026.
 

Targetnya jelas:
 

1. Pelayanan manusiawi
2. Fasilitas layak
3. Perlindungan maksimal

Pesan keras dari Senayan: Haji bukan sekadar rutinitas—ini soal kehormatan negara dalam melayani umat!