Warta Banten

Pulitik Jero

Parlemen

Hukum

Ékobis

Peristiwa

Kaamanan

Nagara

Patandang

Mancanagara

Pamenteun

Galeri

Gaya Hirup

Kabudayaan

Pendidikan

Kaséhatan

Calon Dewan

Info haji

Indeks

Viral Pernyataan ‘Jatuhkan Prabowo’, Saiful Muzani: Itu Sikap Politik Bukan Makar!

Laporan: Raja Media Network
Senin, 06 April 2026 | 21:24 WIB
Pengamat politik Saiful Mujani di acara halal bi halal pengamat - Foto: Tangkapan Layar -
Pengamat politik Saiful Mujani di acara halal bi halal pengamat - Foto: Tangkapan Layar -

RMBANTEN.COM - Jakarta, Polkam – Pernyataan pengamat politik Saiful Mujani yang menyebut perlunya “menjatuhkan” Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan luas di publik.
 

Ucapan tersebut viral di media sosial dan memicu perdebatan, termasuk tudingan sebagai bentuk provokasi hingga makar.
 

Disebut Bagian dari Sikap Politik
 

Menanggapi polemik itu, Saiful Mujani menegaskan pernyataannya merupakan bagian dari “political engagement” atau sikap politik yang disampaikan dalam forum publik.
 

Ia menjelaskan, pernyataan itu disampaikan dalam acara halal bihalal pengamat yang membahas evaluasi terhadap kinerja pemerintah.
 

“Ini adalah sikap politik, bukan tindakan makar,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, dikutip, Senin (6/4/2026).
 

Menurutnya, menyampaikan pendapat di ruang publik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
 

Tegaskan Bukan Tindakan Makar
 

Saiful Mujani menilai sikap politik berbeda dengan tindakan hukum yang melanggar aturan.
 

Ia menyebut partisipasi politik, termasuk menyampaikan kritik atau aspirasi, merupakan elemen penting dalam demokrasi.
 

“Kalau pernyataan dianggap makar, berarti kebebasan berpendapat juga bisa dianggap melanggar hukum,” katanya.
 

Kritik terhadap Kepemimpinan
 

Dalam pernyataannya, Saiful Mujani juga mengkritik gaya kepemimpinan Prabowo Subianto yang dinilainya tidak mencerminkan prinsip presidensial.
 

Ia menyoroti sejumlah kebijakan dan pernyataan Presiden, termasuk soal wacana “menertibkan pengamat”, yang dinilai sensitif dalam konteks demokrasi.
 

Menurutnya, seorang presiden seharusnya bersikap inklusif dan melindungi perbedaan pandangan, termasuk kritik dari publik.
 

Singgung Mekanisme Demokrasi
 

Saiful Mujani menyebut perubahan kepemimpinan dalam sistem demokrasi dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusional, seperti pemilu atau proses politik di parlemen.
 

Selain itu, ia juga menyinggung bentuk partisipasi publik sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
 

Picu Perdebatan
 

Pernyataan tersebut memicu beragam respons di masyarakat. Sebagian pihak menilai kritik tersebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, sementara lainnya menganggapnya sebagai pernyataan yang berlebihan.
 

Perdebatan ini kembali menyoroti batas antara kritik politik dan potensi pelanggaran hukum dalam ruang demokrasi.rajamedia

Komentar: