SAPA UMKM! Solusi Digital Pemerintah untuk Dorong UMKM Naik Kelas

RMBANTEN.COM - Jakarta, UMKM – Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang membangun sistem digital nasional SAPA UMKM—sebuah super aplikasi layanan terpadu—yang dirancang menjadi wajah baru pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas melalui transformasi digital dan ekosistem inklusif.
 

Hal ini ditegaskan Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat menjadi pembicara dalam Seminar dan Audiensi yang digelar Ikatan Alumni Doktor Akuntansi (Ikadokansi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Sabtu (14/6), di Jakarta.
 

“Kita tidak bisa hanya bicara jargon naik kelas. Kita harus punya sistem konkret. Maka lahirlah SAPA UMKM,” kata Maman disambut tepuk tangan peserta seminar.

Empat Masalah Besar UMKM: Mikro Dominan, Akses Pasar Lemah
 

Dalam paparannya, Maman mengungkap empat persoalan besar yang selama ini menjadi penghambat kemajuan UMKM nasional:

 

1. Dominasi pelaku usaha di skala mikro

2. Keterbatasan akses pasar

3. Minimnya pembiayaan

4. Lemahnya standar teknologi dan SDM

“Ini tantangan struktural. Maka SAPA UMKM akan menjawab semuanya secara terintegrasi,” ujarnya.
 

SAPA UMKM: Lebih dari Sekadar Aplikasi
 

Menteri Maman menekankan bahwa SAPA UMKM bukan aplikasi biasa. Ia adalah pusat layanan digital yang akan mencakup pendataan, pembinaan, akses pembiayaan seperti KUR, hingga koneksi dengan industri besar dan pasar nasional.
 

“Dengan 57 juta pelaku UMKM di Indonesia, kami tidak bisa menjangkau satu per satu. Tapi dengan SAPA UMKM, semua program kami bisa hadir di genggaman,” kata Maman.
 

Validasi Data, Insentif, dan Target Transformasi
 

Lewat SAPA UMKM, hanya pelaku yang terverifikasi yang akan mendapat fasilitas insentif. Ini menjadi jawaban atas selama ini tidak sinkronnya data antar kementerian dan daerah.
 

Di sisi lain, Kementerian UMKM dibebani target strategis:

 

- Meningkatkan rasio kewirausahaan nasional menjadi 3,1 persen pada 2025

- Mendorong perpindahan strata dari usaha mikro ke kecil-menengah

“Dari 57 juta pelaku UMKM, 97 persennya masih mikro. Piramida ini harus dibalik,” katanya tegas.
 

Regulasi Sudah Kuat, Tinggal Implementasi
 

Menteri Maman juga menyinggung Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan minimal 40 persen belanja barang/jasa pemerintah dialokasikan untuk produk UMKM.

 

“Secara regulasi kami sudah punya dasar hukum yang kuat. Tapi implementasinya di lapangan masih jadi PR bersama,” ujar Maman.
 

Bukan Superman
 

Menutup paparannya, Maman mengajak akademisi dan pemikir strategis—seperti para doktor yang tergabung dalam Ikadokansi—untuk menjadi mitra kritis dan solutif dalam mewujudkan transformasi UMKM Indonesia.
 

“Saya bukan Superman. Saya butuh para pejuang intelektual untuk membangun UMKM secara kolektif dan berkelanjutan,” katanya.
 

Seminar yang berlangsung interaktif itu dihadiri puluhan akademisi, praktisi, dan alumni doktoral FEB Trisakti. Forum ini menjadi ruang penting dalam menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan aspirasi pemangku kepentingan.
 

📅 rmbanten.com
📢 Humas Kementerian UMKM
📲 Medsos Resmi: @kementerianumkm