Selamatkan 4 WNI Disandera di Somalia, DPR Minta Negara Bergerak Cepat!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Legislator – Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama meminta pemerintah meningkatkan upaya penyelamatan empat WNI yang disandera bajak laut di perairan Somalia. Penyanderaan tersebut telah berlangsung hampir dua pekan sejak 21 April 2026.
 

DPR Soroti Keselamatan WNI
 

Yudha menyampaikan keprihatinan atas kondisi para korban yang hingga kini belum dibebaskan.
 

“Negara harus hadir secara maksimal untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara dalam situasi darurat seperti ini,” ujarnya.
 

Apresiasi Langkah Kemlu
 

Ia mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang terus melakukan koordinasi melalui KBRI Nairobi dengan otoritas lokal di Somalia.
 

Namun, menurutnya, situasi ini membutuhkan langkah yang lebih komprehensif dan terukur.
 

Empat WNI Disandera
 

Keempat WNI tersebut merupakan awak kapal tanker MT Honour 25:
 

1. Ashari Samadikun (kapten) 

2. Adi Faizal (2nd Officer) 

3. Wahudinanto (Chief Officer) 

4. Fiki Mutakin 
 

Mereka disandera kelompok perompak bersenjata saat melintas di wilayah rawan pembajakan.
 

Dorong Diplomasi dan Kerja Sama Global
 

Yudha menegaskan upaya diplomasi harus dimaksimalkan, baik melalui jalur bilateral maupun kerja sama internasional.
 

Menurutnya, pembajakan di Somalia merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisasi.
 

Ancaman Keamanan Maritim
 

Ia menilai kasus ini bagian dari pola berulang di kawasan Tanduk Afrika yang dikenal rawan pembajakan.
 

“Kondisi global saat ini membuat fokus pengamanan terpecah, dan itu dimanfaatkan kelompok perompak,” katanya.
 

Perlu Strategi Jangka Panjang
 

Selain upaya pembebasan sandera, Yudha juga mendorong pemerintah memperkuat perlindungan pelaut Indonesia ke depan.
 

Beberapa langkah yang disoroti:
 

1. Evaluasi standar keamanan pelayaran 

2. Penguatan koordinasi dengan perusahaan kapal 

3. Mitigasi risiko di wilayah rawan 
 

DPR Minta Evaluasi Menyeluruh
 

DPR menilai kejadian ini harus menjadi momentum evaluasi sistem perlindungan WNI di sektor maritim.
 

Langkah pencegahan dinilai penting agar kasus serupa tidak terus terulang.