PN Jaksel Tolak Praperadilan Sekjen PDIP, Status Tersangka Dinilai Sah!

RMBANTEN.COM - Jakarta, 13 Februari 2025 – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. 
 

Dengan putusan ini, status tersangka yang disematkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto dinyatakan sah.
 

"Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas," kata Hakim Tunggal Djuyamto saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
 

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa semua dalil yang diajukan pemohon tidak dapat diterima. KPK juga dianggap tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.
 

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," lanjut Djuyamto dalam putusannya.
 

Dengan putusan ini, KPK diperintahkan untuk melanjutkan proses hukum dan persidangan terhadap Hasto. Hakim juga menegaskan bahwa sejumlah fakta dan bukti yang dipaparkan dalam praperadilan harus diuji lebih lanjut dalam persidangan tindak pidana korupsi.
 

Kronologi Kasus Dugaan Suap PAW DPR
 

Kasus ini bermula dari dugaan adanya aliran dana Rp400 juta yang disebut berasal dari Hasto Kristiyanto untuk menyuap Komisioner KPU periode 2017-2022, Wahyu Setiawan. Suap tersebut bertujuan untuk meloloskan Harun Masiku dalam proses PAW anggota DPR RI.
 

KPK mengungkap bahwa uang tersebut diserahkan oleh staf Hasto, Kusnadi, kepada pihak perantara.
 

"Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat, yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Hukum KPK, Iskandar, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (6/2/2025).
 

Iskandar menjelaskan bahwa uang Rp400 juta dari Hasto disebut sebagai bagian dari dana operasional untuk pengurusan PAW Harun Masiku, sementara Harun sendiri menyiapkan tambahan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan.
 

"Dan (Kusnadi) mengatakan ‘Mas, ini ada perintah Pak Sekjen (Hasto) untuk menyerahkan uang operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, yang Rp600 juta dari Harun’," tambah Iskandar.
 

Dana suap tersebut diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dan diterima oleh Advokat Donny Tri Istiqomah, yang disebut juga mengurusi suap PAW Harun Masiku.
 

Praperadilan sebagai Bentuk Perlawanan
 

Hasto Kristiyanto sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk perlawanan terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
 

Namun, majelis hakim menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto sudah sesuai prosedur hukum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
 

Dengan putusan ini, Hasto tetap berstatus tersangka dan akan menghadapi proses hukum selanjutnya di Pengadilan Tipikor. Sementara itu, Harun Masiku, yang masih berstatus buronan, terus menjadi target pencarian KPK dalam kasus suap ini.