Perkuat Strategi Keamanan Negara, Prabowo Pimpin Sidang Perdana DPN

RMBANTEN.COM - Bogor, 7 Februari 2025 – Sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (7/2). 
 

Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin sidang perdana DPN itu. Sidang ini menjadi tonggak sejarah dalam sistem pertahanan Indonesia, karena DPN akhirnya terbentuk dan mulai menjalankan tugasnya setelah 22 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
 

Pertahanan adalah Fondasi Utama Negara
 

Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan DPN merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan demi menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
 

"Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, khususnya Pasal 15 tentang Pembentukan DPN. Namun, baru kita wujudkan pada tahun 2024, berarti 22 tahun setelah Undang-Undang disahkan, kita akhirnya memiliki DPN sesuai amanat konstitusi," ujar Prabowo.
 

Presiden juga mengingatkan bahwa pertahanan negara adalah tugas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 

"Dalam pembukaan UUD 1945, tujuan nasional pertama kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama dalam bernegara adalah perlindungan, yang artinya pertahanan," tegasnya.
 

Dinamika Geopolitik dan Urgensi Pertahanan
 

Prabowo juga mengulas bagaimana situasi geopolitik global saat ini semakin kompleks, menuntut Indonesia untuk memiliki sistem pertahanan yang kuat dan adaptif.
 

"Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, tujuan utama sebuah negara adalah bertahan hidup (survival). Karena itu, kita harus memastikan pertahanan negara kita kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan global," tambahnya.
 

Peran Strategis DPN dalam Pertahanan Negara
 

Ketua Harian DPN yang juga Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, menjelaskan bahwa DPN akan berperan dalam merumuskan kebijakan pertahanan jangka panjang selama lima tahun ke depan.
 

"Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara bertanggung jawab untuk memberikan usulan kebijakan serta tindakan strategis kepada Presiden. Struktur dan tugas DPN mencakup berbagai aspek yang berdampak pada kedaulatan negara," tutur Sjafrie.
 

Memperkuat Sistem Pertahanan Indonesia

 

Sidang perdana DPN ini menandai langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat pertahanan negara secara lebih sistematis dan berorientasi ke masa depan. 
 

Keberadaan DPN diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam perumusan kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap tantangan global, serta memastikan Indonesia tetap berdaulat dan memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi berbagai ancaman.
 

Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta para anggota dan pejabat tinggi DPN lainnya.

 

Sumber: BPMI Setpres