PDIP Tegaskan Bukan Oposisi: Kami Penyeimbang yang Objektif untuk Prabowo!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Polkam – PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan posisinya dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sebagai oposisi, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang yang bekerja secara objektif dan konstruktif.
 

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut sikap tersebut bukanlah posisi abu-abu sebagaimana kerap dipersepsikan sejumlah pihak. Menurutnya, pilihan politik PDIP telah diputuskan secara resmi dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai.
 

"Sebagai penyeimbang, PDIP bersikap objektif-proporsional. Kita tidak bisa membandingkan sistem politik Indonesia dengan negara-negara Barat yang mengenal oposisi murni," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/6/2026).
 

PDIP Pilih Jalur Penyeimbang
 

Said menegaskan, konsep penyeimbang yang diambil PDIP bukan berarti berada di luar pemerintahan untuk terus-menerus mengkritik. Sebaliknya, partai berlambang banteng itu akan memberikan dukungan terhadap setiap kebijakan yang dinilai berpihak kepada rakyat.

Menurutnya, arah politik tersebut merupakan mandat langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
 

PDIP, kata dia, akan mengawal jalannya pemerintahan secara objektif hingga akhir masa jabatan Presiden Prabowo pada 2029.
 

"Kalau kebijakan pemerintah baik untuk rakyat, tentu kami dukung. Tetapi jika ada yang kurang tepat, kami akan memberikan masukan dan peringatan secara konstruktif," ujarnya.
 

Dukung yang Baik, Koreksi yang Keliru
 

Said menjelaskan, Megawati menginginkan PDIP tetap menjaga fungsi kontrol politik tanpa harus terjebak dalam pola oposisi total.
 

Karena itu, partai akan menilai setiap kebijakan berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.
 

Pendekatan tersebut, menurut Said, justru menjadi bentuk tanggung jawab politik PDIP dalam menjaga kualitas demokrasi dan pemerintahan.
 

Prabowo Dinilai Memahami Sikap PDIP
 

Menariknya, Said mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memahami pilihan politik PDIP sebagai penyeimbang.
 

Bahkan, menurutnya, Presiden pernah menyebut PDIP sebagai "teman yang lebih jujur" karena berani menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka ketika diperlukan.
 

Di tengah dukungan luas dari partai-partai koalisi, keberadaan PDIP sebagai penyeimbang dinilai dapat menghadirkan perspektif yang lebih objektif dalam proses pengambilan kebijakan.
 

Jawab Tantangan PKB
 

Pernyataan Said sekaligus menjawab kritik Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang sebelumnya meminta PDIP segera menentukan sikap, apakah bergabung dengan koalisi pemerintahan atau menjadi oposisi.
 

Jazilul menilai posisi PDIP belum sepenuhnya jelas, terlebih setelah muncul kader-kader PDIP yang terlibat dalam sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa.
 

Namun Said menolak anggapan tersebut. Ia menegaskan bahwa menjadi penyeimbang berbeda dengan oposisi yang memiliki kehendak politik berseberangan secara total dengan pemerintah.
 

"Oposisi itu kehendak politiknya berlawanan total. Kami tidak seperti itu. Kami ingin Presiden Prabowo bisa berkhidmat dengan baik sesuai amanat konstitusi," tegas Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut.
 

Kawal Pemerintahan hingga 2029
 

Bagi PDIP, fungsi penyeimbang adalah memastikan pemerintahan berjalan di jalur yang benar tanpa harus menjadi bagian dari koalisi maupun oposisi ekstrem.
 

Dengan posisi tersebut, PDIP mengklaim akan tetap mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menjadi pengingat ketika pemerintah dinilai keluar dari rel kepentingan publik.
 

Sikap itu akan terus dijalankan hingga berakhirnya masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2029.