Pemkot Tangsel Ikuti Evaluasi Kinerja Pemerintah, Ini Poin Pentingnya

RMBANTEN.COM - Tangsel, Sakip - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti Evaluasi Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jumat (24/10/2025). 
 

Evaluasi dilakukan secara daring melalui in-depth interview via Zoom Meeting.
 

Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menegaskan, SAKIP bukan sekadar sistem pelaporan, melainkan komitmen nyata pemerintah mewujudkan tata kelola yang efektif dan berorientasi hasil.
 

"SAKIP adalah bagian dari upaya kita bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang terencana, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap kebijakan dan anggaran harus benar-benar berorientasi pada hasil yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Pilar.
 

Masyarakat Nilai dari Hasil Nyata, Bukan Dokumen
 

Lebih lanjut, Pilar menekankan bahwa tujuan utama akuntabilitas kinerja bukan mengejar nilai SAKIP tinggi, melainkan memastikan hasil kinerja pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
 

"Masyarakat tidak menilai kita dari dokumen laporan, tetapi dari perbaikan layanan publik, kemudahan akses, dan kesejahteraan yang mereka rasakan dari kerja nyata pemerintah," tegasnya.
 

Kemenpan RB Apresiasi Komitmen Pemkot Tangsel
 

Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB, Nurhasni, menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Tangsel atas kesigapan dan upaya berkelanjutan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja.
 

"Kami mengapresiasi langkah-langkah nyata yang telah dilakukan Pemkot Tangerang Selatan dalam memperkuat sistem akuntabilitas kinerja. Komitmen ini penting untuk memastikan setiap program pemerintah benar-benar berdampak bagi masyarakat," ujar Nurhasni.
 

Fokus pada Penanggulangan Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi
 

Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah juga diminta melaporkan perkembangan program prioritas Presiden, khususnya terkait penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.
 

Tim evaluator dari Kemenpan RB yang terdiri atas Najamuddin Mointang, Fernando Silalahi, dan Catur Bintang Pamungkas meminta klarifikasi dan pendalaman terhadap tiga hal utama:
 

- Tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP 2024
- Implementasi SAKIP tematik kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi
- Capaian program prioritas nasional
 

Evaluasi ini melibatkan 10 perangkat daerah sebagai sampel, termasuk Bappelitbangda, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

 

Sumber: Pemkot Tangsel