Kementerian UMKM Dorong Hilirisasi Gambir Sumbar Lewat Teknologi Modern

RMBANTEN.COM - Padang, UMKM — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus mendorong percepatan hilirisasi komoditas gambir di Sumatera Barat (Sumbar). 
 

Upaya ini ditempuh melalui pemanfaatan teknologi modern agar gambir tidak lagi sekadar komoditas mentah, tetapi juga memiliki nilai industri yang lebih tinggi.
 

Posisi Tawar Petani Masih Lemah
 

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, dalam Forum Group Discussion (FGD) daring bertajuk “Pemanfaatan Teknologi Produksi untuk Mendukung Hilirisasi Komoditas Gambir Bagi Usaha Kecil” di Padang, Selasa (26/8), menegaskan pentingnya transformasi tata niaga gambir.

“Selama ini petani masih berada pada posisi tawar yang lemah karena sistem perdagangan tradisional dan ketergantungan pada pasar India sebagai pembeli utama,” ujar Temmy.
 

Indonesia menguasai sekitar 80 persen pangsa pasar gambir dunia dengan pertumbuhan ekspor rata-rata 16,16 persen per tahun (2019–2023). Namun, sebagian besar produk masih dijual mentah sehingga nilai tambah rendah dan harga fluktuatif.
 

Sumbar Jadi Kunci Hilirisasi Nasional
 

Sebagai penghasil gambir terbesar di Indonesia, Sumbar dinilai punya potensi besar untuk pengembangan produk hilir. Upaya ini memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat, daerah, asosiasi petani, hingga pelaku usaha.
 

“Ke depan penting memetakan klaster industri dalam negeri yang membutuhkan produk hilir gambir serta menyusun kebijakan intervensi pasar,” kata Temmy.
 

Tantangan: Teknologi dan SDM
 

Meski potensinya besar, tantangan di lapangan tidak ringan. Data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) Kementerian UMKM mencatat, 16 juta lebih UMKM (93,95 persen) masih berproduksi secara tradisional, dengan produktivitas 20–30 persen lebih rendah dibanding industri skala besar.
 

“Keterbatasan teknologi, peralatan, SDM, dan rantai nilai pasar masih menjadi hambatan utama,” jelasnya.
 

Rumah Produksi Bersama Jadi Solusi
 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM telah mengembangkan Rumah Produksi Bersama (RPB) di 16 provinsi/kabupaten. RPB berfungsi mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, serta melibatkan kontribusi swasta melalui pola business to business.
 

Selain itu, digitalisasi juga ditekankan bukan hanya dalam pemasaran daring, tetapi juga pencatatan produksi, manajemen rantai pasok, hingga traceability produk sesuai standar global.
 

Masuk Agenda RPJMN 2024–2029
 

Temmy menegaskan, hilirisasi komoditas perkebunan, termasuk gambir, menjadi bagian dari program prioritas RPJMN 2024–2029. “Hilirisasi tidak hanya untuk mineral, tetapi juga pertanian dan perkebunan. Di sinilah peluang besar bagi UMKM, khususnya usaha skala kecil,” pungkasnya.
 

Kementerian UMKM berharap FGD ini mampu menghasilkan langkah konkret mempercepat hilirisasi gambir melalui dukungan teknologi, penguatan pasar domestik dan ekspor, serta sinergi lintas pemangku kepentingan.