Gubernur Andra Soni: Tak Ada Tempat Bagi Preman di Tanah Jawara!

RMBANTEN.COM - Kota Serang, Kaamanan – Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin langsung deklarasi bersama penolakan aksi premanisme di wilayah Provinsi Banten. 
 

Deklarasi tersebut menggema dalam rangkaian Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh Polda Banten di Aula Serbaguna Mako Polda, Kota Serang, Kamis (22/5/2025).
 

Acara tersebut dihadiri lengkap oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan Ormas, LSM hingga elemen masyarakat dari seluruh penjuru Provinsi Banten.
 

Premanisme Musuh Bersama
 

Dalam deklarasi yang disampaikan secara terbuka, Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat menyatakan sikap tegas: menolak aksi premanisme dalam bentuk apa pun. Komitmen bersama itu sekaligus menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap premanisme yang berlindung di balik atribut organisasi tertentu.
 

“Kami tidak akan memberi ruang sedikitpun kepada pelaku premanisme. Mereka harus disingkirkan demi stabilitas dan ketenangan masyarakat Banten,” demikian salah satu butir deklarasi.
 

Komitmen Bersama Wujudkan Banten Zero Premanisme
 

Deklarasi itu juga memuat dukungan penuh kepada langkah tegas yang diambil Polda Banten. Semua pihak siap bersatu memberantas premanisme demi mewujudkan Banten yang aman, nyaman, dan ramah terhadap investasi.
 

Andra Soni: “Premanisme Menghambat Kemajuan Daerah”
 

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa diskusi yang diinisiasi Polda Banten merupakan cermin kesadaran kolektif masyarakat Banten. Ia menyebut premanisme sebagai penghambat investasi dan kemajuan daerah.
 

“Kami punya komitmen yang kuat bahwa premanisme tidak boleh ada di Provinsi Banten. Ini menyangkut masa depan kita semua,” tegas Andra.
 

Andra juga menyinggung amanat Presiden RI yang menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% di tahun 2029. Salah satu pendorongnya adalah investasi sebesar Rp13 ribu triliun lebih, yang hanya akan terlaksana jika keamanan di daerah terjaga.
 

Ormas Harus Jadi Simbol Produktivitas
 

Dalam pernyataannya, Gubernur juga menantang seluruh organisasi masyarakat untuk menjadi kekuatan yang positif dan berkualitas.
 

“Jadikan identitas menuju produktivitas yang berkualitas,” ujar Andra, yang disambut tepuk tangan para peserta FGD.
 

Kapolda: “Kami Tidak Akan Biarkan Banten Dikuasai Preman”
 

Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau wilayah hukum Polda Banten dari potensi aksi premanisme. Ia mengajak masyarakat ikut mengawasi dan melaporkan jika masih ada indikasi aksi kekerasan dan intimidasi.
 

“Jadilah ormas yang santun dan bertanggung jawab. Kami butuh kerja sama semua pihak untuk menjaga iklim investasi yang kondusif di Banten,” ujarnya.
 

Narasumber Lengkap, Diskusi Komprehensif
 

FGD tersebut juga menghadirkan narasumber penting, antara lain Asef Kurniawan dari Kejati Banten, Danrem 064/MY Brigjen TNI Andrian Susanto, dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Suharjono. Diskusi dipandu moderator Oktavia Olga dan berlangsung hangat serta produktif.
 

Dengan deklarasi ini, Banten menegaskan sikapnya: tidak ada ruang bagi premanisme. Provinsi Banten siap menjadi daerah yang bersih, berwibawa, dan layak investasi. Tanah Jawara harus bersih dari aksi para pengecut bersenjata intimidasi.
 

Sumber: bantenprov.go.id