WTP Tidak Boleh Lepas! Entry Meeting Dimulai, BPK Sisir LKPD Pemprov Banten 2025

RMBANTEN.COM - Kota Serang – Gubernur Andra Soni tak mau main-main. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta kooperatif dan terbuka total menghadapi pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 

Targetnya jelas: opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus dipertahankan.
 

“Baru saja kami menyelesaikan entry meeting pemeriksaan interim atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 bersama BPK RI Perwakilan Banten,” kata Andra di Pendopo Gubernur, KP3B, Kota Serang, Kamis (19/2/2026).
 

Pesannya tegas: jangan ada data yang ditutup-tutupi.
 

WTP Harga Mati
 

Andra mengingatkan, opini WTP bukan sekadar simbol prestise. Itu cermin tata kelola dan akuntabilitas anggaran.
 

Ia meminta seluruh aparatur siap memberi data dan penjelasan yang dibutuhkan auditor. Pemeriksaan harus berjalan lancar dan maksimal.
 

“Saya sudah sampaikan beberapa poin. Intinya bagaimana pemeriksaan ini berjalan lancar dan maksimal,” ujarnya.
 

Harapannya, pada audit tahun anggaran 2025, Pemprov Banten kembali mengamankan opini tertinggi tersebut.
 

Pemeriksaan Interim Dimulai
 

Kepala BPK Perwakilan Banten, Firman Nurcahyadi, menjelaskan pemeriksaan interim dimulai 19 Februari hingga 13 Maret 2026.
 

Jika diperlukan, masa pemeriksaan bisa diperpanjang hingga akhir Mei 2026.
 

Pemprov Banten dijadwalkan menyerahkan laporan keuangan unaudited pada 30 Maret. Setelah itu, BPK akan melakukan pemeriksaan terperinci sebelum hasilnya diserahkan kembali ke pemerintah daerah sekitar 29–31 Mei 2026.
 

“Ini kegiatan rutin pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten,” ujar Firman.
 

Ujian Transparansi
 

Audit bukan sekadar formalitas tahunan. Ini ujian transparansi. Andra ingin seluruh OPD satu komando: data lengkap, respons cepat, tanpa drama administratif.
 

WTP memang bukan segalanya. Tapi tanpa tata kelola yang rapi, sulit bicara soal kepercayaan publik.

 

Sumber: bantenprov.go.id