Warta Banten

Pulitik Jero

Parlemen

Hukum

Ékobis

Peristiwa

Kaamanan

Nagara

Patandang

Mancanagara

Pamenteun

Galeri

Gaya Hirup

Kabudayaan

Pendidikan

Kaséhatan

Calon Dewan

Info haji

Indeks

Bupati Maesyal dan Komisi VII DPR Dorong Regulasi Kawasan Industri, CSR Diminta Lebih Tepat Sasaran

Laporan: CAREP-01
Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:55 WIB
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Komisi VII DPR RI saat meninjau kawasan industri di Ciukupa, Tangerang - Prokopim Tangerang -
Bupati Tangerang Maesyal Rasyid dan Komisi VII DPR RI saat meninjau kawasan industri di Ciukupa, Tangerang - Prokopim Tangerang -

RMBANTEN.COM —  Tangerang — Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di Kawasan Industri Cikupa Mas, Kecamatan Cikupa, Rabu (26/8/2026).
 

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mendengarkan secara langsung kondisi, masukan, serta aspirasi pelaku usaha dan pemerintah daerah terkait aktivitas kawasan industri, termasuk hubungan perusahaan dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar.
 

Komisi VII Serap Aspirasi Pelaku Industri
 

Maesyal mengatakan kunjungan Komisi VII DPR RI dilakukan untuk melihat langsung aktivitas kawasan industri sekaligus menyerap berbagai usulan dari pengusaha dan pemerintah daerah.
 

“Komisi VII ingin mendengarkan langsung terkait dengan keberadaan aktivitas kawasan industri yang ada di Kawasan Industri Cikupa Mas. Yang kedua, dalam rangka menampung usulan-usulan dari pengusaha maupun dari pemerintah daerah kabupaten maupun provinsi untuk membuat regulasi terkait dengan industri, supaya memberikan kenyamanan,” ungkap Maesyal.
 

Menurutnya, hasil kunjungan tersebut diharapkan menjadi bahan penyempurnaan RUU tentang Kawasan Industri.
 

Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat juga dinilai penting untuk membangun kawasan industri yang produktif, aman dan berkelanjutan.
 

CSR Perusahaan Diminta Lebih Tepat Sasaran
 

Selain regulasi kawasan industri, Maesyal menyoroti optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
 

Ia menilai CSR perlu diarahkan agar lebih produktif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar kawasan industri.
 

Karena itu, koordinasi serta pelaporan program CSR kepada pemerintah daerah dinilai penting agar seluruh kegiatan dapat terdata dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
 

“Bukan kurang. Masih banyak yang tidak melaporkan kepada kita, ada program apa saja. Harusnya mereka melaporkan kepada kita program yang mereka jalankan, salah satunya CSR,” jelasnya.
 

Forum CSR Perlu Diperkuat
 

Maesyal menambahkan, Pemkab Tangerang dapat mendorong penguatan forum CSR sebagai wadah koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat.
 

Dengan forum tersebut, berbagai program CSR diharapkan dapat tercatat, terkoordinasi dan dipublikasikan sehingga manfaatnya lebih optimal dirasakan masyarakat.
 

“Yang penting koordinasi. Mereka harus berbicara dengan kita sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar,” ujarnya.
 

Kawasan Industri Cikupa Mas Dipastikan Kondusif
 

Aspek keamanan dan kondusivitas kawasan juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut, termasuk potensi praktik premanisme.
 

Maesyal menegaskan, hingga saat ini Pemkab Tangerang belum menerima laporan terkait praktik premanisme di Kawasan Industri Cikupa Mas.
 

Meski demikian, pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menjaga keamanan serta kenyamanan kawasan industri.
 

“Sampai sekarang khusus di sini tidak pernah ada laporan. Kita akan terus mengikuti perkembangan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh perusahaan maupun karyawan, termasuk masyarakat sekitar,” tandasnya.
 

Tinjau Langsung Aktivitas Pabrik
 

Setelah berdialog dan menyerap aspirasi pelaku usaha, Maesyal bersama jajaran Komisi VII DPR RI melanjutkan kegiatan dengan meninjau salah satu pabrik di Kawasan Industri Cikupa Mas.
 

Rombongan melihat langsung aktivitas produksi pabrik yang bergerak di bidang pembuatan busa (foam) untuk berbagai kebutuhan, di antaranya kasur, sofa dan produk furnitur lainnya.
 

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan untuk melihat kondisi industri secara langsung, mulai dari proses produksi hingga lingkungan kerja.
 

Dorong Industri Produktif dan Berkelanjutan
 

Kunjungan Komisi VII DPR RI bersama Bupati Tangerang menjadi momentum memperkuat komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
 

Bagi Pemkab Tangerang, keberadaan kawasan industri harus memberikan manfaat bagi perekonomian sekaligus mampu menciptakan lingkungan usaha yang aman, nyaman dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
 

Regulasi diperkuat, investasi dijaga, CSR diarahkan, dan masyarakat sekitar harus ikut merasakan manfaat pembangunan industri.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.rajamedia

Komentar: