Andra, Dedi, dan Pajak yang Dihapuskan

RMBANTEN.COM - SAYA tidak tahu apakah ada pertemuan khusus antara Andra Soni dan Dedi Mulyadi setelah mereka sama-sama duduk di kursi Gubernur. 

 

Yang satu di Banten, yang satu di Jawa Barat. Yang satu baru mulai, yang satu baru balik lagi. Tapi dua-duanya sama-sama dari partai yang kini sedang di atas angin: Gerindra.
 

Dan dua-duanya kini sama-sama menghapuskan pajak kendaraan yang nunggak.
 

Mungkin bukan janjian. Tapi rasanya terlalu kebetulan kalau ini tidak ada benang merahnya. Apalagi ini bukan kali pertama Dedi memainkan kebijakan populis macam ini. 

 

Dedi sudah terbiasa tampil mengindentikan sebagai tokoh rakyat. Penarik gerobak, pembersih got, penggali sumur.
 

Sekarang kebijakannya ditiru Andra.
 

Tentu saja itu bukan masalah. Yang jadi soal: apakah Andra siap menghadapi efek sampingnya?
 

Pemutihan Pajak: Jalan Cepat yang Berisiko
 

Saya masih ingat waktu pemutihan pajak ini pertama kali jadi tren. Gubernur di banyak daerah berlomba-lomba membuatnya. Karena mudah. Karena cepat terasa. Karena langsung disambut rakyat.
 

Tapi saya juga tahu: kebijakan yang hanya menyenangkan rakyat tanpa menyusun sistem baru, biasanya hanya menunda masalah.
 

Dan saya kira Andra tahu itu. Tapi mungkin ia sedang butuh angin segar. Butuh headline positif.
 

Toh, Dedi Mulyadi sudah lebih dulu melakukannya. Dan kelihatan berhasil.
 

Pertanyaannya: apa yang berlaku di Jawa Barat bisa berlaku juga di Banten?
 

Beda Karakter, Beda Medan
 

Jawa Barat itu padat. Basis pajak kendaraan besar. Bahkan di Ciamis, Garut, Kuningan, potensi kendaraan roda dua dan empat luar biasa. Maka kebijakan pemutihan di sana, sekalipun ada dampaknya, masih bisa tertutup dengan lonjakan pelunasan.
 

Tapi Banten?
 

Banten bukan Bandung. Andra tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan populis semata. Tanpa sistem, tanpa seleksi, pemutihan ini bisa berubah jadi bumerang.
 

Saya tahu betul, ada ribuan warga kecil yang benar-benar kesulitan. Motor satu-satunya nunggak pajak dua tahun. Mau dipakai, takut razia. Mau bayar, tidak cukup.

 

Bagi mereka, pemutihan adalah jalan keluar.

 

Tapi siapa yang paling diuntungkan?

 

Coba lihat data—kalau mau jujur. Yang paling besar nilai tunggakannya biasanya justru pemilik mobil-mobil besar. Yang pajaknya Rp7–10 juta per tahun.

 

Bukan tukang ojek di Bayah. Tapi pemilik truk-truk  yang pajaknya nunggak bertahun-tahun.
 

Mereka yang punya lebih dari satu mobil, dua rumah, dan satu villa di Anyer.

 

Bukan tukang bakso yang motornya Honda Beat keluaran 2015.

 

Dan jangan heran kalau mereka juga bertepuk tangan.
 

Jangan Sampai Jadi Kebiasaan
 

Saya tidak anti pemutihan. Tapi saya anti kalau kebijakan ini jadi rutinitas.
 

Seperti anak sekolah yang tahu setiap akhir semester akan ada remedial, jadi tak perlu belajar serius.
 

Kalau warga mulai berpikir, “Nanti juga dihapus lagi,” maka sistem perpajakan kita selesai.
 

Yang taat jadi malas. Yang nakal makin nekat. Jadi berabe lain hari lainnya.
 

Jangan cuma ambil bagian manisnya saja. Lihat dampak panjang - dan potensi wanprestasi wajib pajak yang taat.
 

Saatnya Uji Kematangan Andra
 

Sebagai Gubernur baru, Andra sedang diuji: apakah ia akan jadi pemimpin yang hanya berpikir jangka pendek? Atau pemimpin yang mau ambil risiko untuk perubahan jangka panjang?
 

Kalau hanya ingin populer, tinggal perbanyak pemutihan, perbanyak bantuan langsung, perbanyak narasi rakyat kecil.
 

Tapi kalau ingin benar-benar membangun Banten yang mandiri fiskal, maka langkah berikutnya harus lebih serius:
 

Bangun sistem pengawasan. Bangun reward untuk yang taat. Bangun insentif bagi yang membayar di awal.
 

Karena negara tidak bisa hidup dari amnesti yang diulang-ulang.
 

Dan rakyat tidak bisa terus diberi candu "penghapusan" demi penghapusan.
 

Saya percaya, Andra punya niat baik. Tapi kali ini, ia harus membuktikan lebih dari sekadar niat.
 

Ia harus menunjukkan bahwa Banten bukan hanya bisa meniru Jabar. Tapi bisa melampaui. Dengan cara yang lebih cerdas. Lebih adil. Lebih berani.