DPR Soroti WFH Hemat BBM: Awas Kinerja Birokrasi Melambat!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Legislator – Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno mengingatkan pemerintah agar wacana kebijakan work from home (WFH) demi efisiensi bahan bakar minyak (BBM) tidak mengorbankan kinerja birokrasi. Ia menilai, penerapan kerja jarak jauh berpotensi menurunkan efektivitas pelayanan publik jika tidak dirancang dengan matang.
 

Menurut Romy, dalam praktiknya WFH kerap membuat proses kerja menjadi lebih lambat. Koordinasi antarpegawai dinilai tidak seefektif pertemuan langsung, sehingga berpotensi menghambat pengambilan keputusan.
 

“Jangan sampai kebijakan efisiensi BBM justru mengorbankan kinerja birokrasi dan dunia kerja secara umum,” kata Romy dalam keterangannya, Kamis (26/3/2026).
 

Koordinasi dan Keputusan Dinilai Bisa Tersendat
 

Romy menyoroti pola komunikasi dalam sistem kerja WFH yang dinilai berisiko menimbulkan fragmentasi. Ia menyebut interaksi langsung memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan dan soliditas tim.
 

“Interaksi langsung bukan sekadar formalitas. Di situ ada trust, leadership presence, dan kekuatan kolaborasi. Kalau ini berkurang, kerja bisa jadi mekanistis dan kurang mendalam,” ujarnya.
 

Ia menilai, tanpa desain yang tepat, WFH justru bisa memperlambat respons birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.
 

Usul Skema WFH Lebih Presisi
 

Untuk itu, Romy mendorong agar kebijakan WFH dirancang secara presisi. Ia mengusulkan beberapa prinsip penting, di antaranya penentuan hari kerja yang netral, seperti di tengah pekan, guna menghindari persepsi “libur panjang”.
 

Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan sistem kontrol kinerja berbasis output serta standardisasi komunikasi agar tetap efektif meski bekerja jarak jauh.
 

“Kebijakan ini juga perlu mempertimbangkan sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, terutama pelayanan publik strategis,” katanya.
 

Jangan Sampai Efisiensi Turunkan Produktivitas
 

Romy menegaskan, kebijakan publik harus menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kualitas layanan. Menurutnya, penghematan BBM tidak boleh dibayar dengan turunnya produktivitas kerja.
 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan wacana penerapan WFH satu hari dalam sepekan masih menunggu arahan Presiden. Skema ini disebut sebagai langkah efisiensi energi di tengah dinamika global.
 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan serupa juga diimbau bagi sektor swasta, selain aparatur sipil negara (ASN).
 

Pemerintah menilai kebijakan ini sebagai salah satu opsi mengurangi konsumsi energi, namun DPR mengingatkan agar implementasinya tetap memperhatikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.