Qodari, Bakom, dan Politik Komunikasi Kekuasaan

RMBANTEN.COM - PENEMPATAN Muhammad Qodari pada jabatan baru di Bakom setelah sebelumnya berada di lingkungan Kantor Staf Presiden (KSP) menarik dibaca bukan sekadar sebagai rotasi personal, melainkan sebagai refleksi atas perubahan karakter politik modern Indonesia: komunikasi kini menjadi instrumen utama kekuasaan.
 

Dalam sistem demokrasi kontemporer, legitimasi pemerintah tidak hanya dibangun melalui kebijakan, tetapi juga melalui kemampuan mengelola persepsi publik. Negara tidak cukup bekerja; negara juga harus mampu menjelaskan dirinya secara efektif kepada masyarakat. Di titik inilah figur seperti Qodari memperoleh relevansi strategis.
 

Sebagai akademisi sekaligus peneliti opini publik, Qodari selama ini dikenal memiliki kemampuan membaca arah psikologi politik masyarakat. Pengalamannya dalam dunia survei membuatnya memahami bahwa opini publik bukan sesuatu yang statis, melainkan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh informasi, framing media, elite politik, hingga dinamika ekonomi masyarakat.
 

Karena itu, perpindahan Qodari dari KSP menuju jabatan baru di Bakom dapat dibaca sebagai bagian dari kebutuhan negara memperkuat manajemen komunikasi publik di tengah kompleksitas politik nasional.
 

Fenomena ini sebenarnya bukan khas Indonesia semata. Dalam banyak negara demokrasi modern, pemerintah increasingly bergantung pada kelompok teknokrat komunikasi, analis data publik, dan ahli persepsi politik untuk menjaga stabilitas legitimasi kekuasaan. Politik tidak lagi semata berbicara mengenai ideologi dan program, tetapi juga mengenai pengelolaan narasi.
 

Era digital mempercepat kecenderungan tersebut.
 

Media sosial telah mengubah struktur komunikasi politik menjadi lebih cair, cepat, dan emosional. Otoritas negara tidak lagi bersifat monopolistik sebagaimana pada era media konvensional. Informasi bergerak secara horizontal, opini terbentuk dalam hitungan menit, dan krisis politik dapat muncul hanya dari satu potongan video yang viral.
 

Dalam konteks demikian, negara membutuhkan figur yang memahami dinamika opini publik secara empiris sekaligus komunikatif. Qodari memiliki latar yang relatif memenuhi kebutuhan itu.
 

Namun demikian, terdapat persoalan mendasar yang juga perlu dicermati.
 

Dalam politik Indonesia, kedekatan intelektual dengan kekuasaan sering kali melahirkan dua kemungkinan ekstrem: menjadi jembatan pemikiran bagi negara, atau justru berubah menjadi pengulang narasi resmi pemerintah.
 

Publik Indonesia juga memiliki karakter yang khas. Masyarakat menghormati intelektual, tetapi pada saat yang sama cepat menaruh curiga ketika seorang pengamat terlihat terlalu dekat dengan pusat kekuasaan. Karena itu, ketika seorang analis politik masuk ke dalam sistem pemerintahan, publik tidak lagi hanya menilai kapasitas intelektualnya, melainkan juga independensi moral dan keberanian kritiknya.
 

Di sinilah letak dilema utama.
 

Apakah kehadiran intelektual dalam kekuasaan akan memperkuat kualitas kebijakan publik, atau justru melemahkan tradisi kritik akademik?
 

Pengalaman politik Indonesia menunjukkan kedua kemungkinan itu dapat terjadi sekaligus. Sebagian intelektual berhasil menjaga integritas dan tetap menghadirkan perspektif ilmiah dalam pemerintahan. Namun tidak sedikit pula yang akhirnya larut dalam pragmatisme politik kekuasaan.
 

Karena itu, tantangan terbesar bagi Qodari bukan semata menjalankan fungsi jabatan administratif, melainkan menjaga kredibilitas intelektual di tengah kedekatannya dengan pusat kekuasaan.
 

Hal ini penting, sebab legitimasi seorang ilmuwan politik pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kedekatannya dengan negara, tetapi oleh kemampuannya mempertahankan objektivitas, integritas akademik, dan keberanian intelektual.
 

Jabatan publik dapat berganti sesuai konfigurasi politik. Akan tetapi reputasi intelektual merupakan investasi historis yang jauh lebih panjang dibanding umur kekuasaan itu sendiri.
 

Penulis: Wartawan senior