Raker dengan Komisi II DPR RI, Pemkot Tangerang Siap Wujudkan Pilkada Aman

RMBANTEN.COM - Jakarta -  Guna mewujudkan penyelenggaraan Pilkada damai, jujur, adil serta memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kontestasi mendatang. Berbagai persiapan dan koordinasi jelang Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di seluruh wilayah di Indonesia termasuk Kota Tangerang dan Provinsi Banten terus dilakukan Pemkot Tangerang.

Salah satunya dengan mengikuti pembahasan bersama dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Pj Gubernur serta Pj Bupati dan Wali Kota. di Gedung Nusantara DPR MPR RI Jakarta, Senin (11/11). 

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, hadir bersama dengan Pj Gubernur Banten, Al-Muktabar serta Kepala Daerah se-Provinsi Banten. 

“Cukup banyak sekali masukan dan arahan dari Ketua dan Komisi II DPR RI, begitupun dari pak Wamen Kemendagri yang hadir mewakili pak Mendagri, yang menekankan agar seluruh pemerintah daerah memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan berjalan baik,”  ujar Nurdin, usai Raker.

Dikatakan Nurdin, Pemkot Tangerang telah melakukan berbagai koordinasi dan sosialisasi bersama dengan KPU dan Bawaslu sebagai mitra pelaksana serta jajaran Forkopimda Kota Tangerang jelang Pilkada Serentak Tahun 2024 pada tanggal 27 November 2024. 

“Kaitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kota Tangerang, sudah tersalurkan semua kepada mitra penyelenggara, kemudian kaitan netralitas ASN juga kami sudah melakukan sosialisasi melalui Surat Edaran serta dari BKN, juga ikut memfasilitasi netralitas ASN di lingkungan Pemkot Tangerang," ujarnya.

"Diharapkan, kolaborasi bersama dengan seluruh pihak ini bisa mewujudkan Pilkada Kota Tangerang yang aman, damai, dan masyarakat bisa menyuarakan hak pilihnya secara nyaman,”  pungkas Nurdin. 

Sebagai informasi, Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI turut dihadiri oleh Kepala Daerah dari 4 (Empat) Provinsi yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta serta Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta.