Pemprov Banten Lakukan Rasionalisasi APBD 2025, Klaim Pelayanan Publik Prioritas!

RMBANTEN.COM -  Serang, 23 Februari 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menegaskan bahwa rasionalisasi atau efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 tidak akan mengganggu pelayanan dasar dan publik. 

 

Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas fiskal daerah seiring dengan penyesuaian kebijakan pusat.

 

Hal itu disampaikan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

 

Dalam keterangannya, Nana menegaskan bahwa rasionalisasi ini menyasar belanja program pendukung seperti perjalanan dinas dan acara seremonial, bukan pada sektor pelayanan publik utama.
 

“Kita tetap menjaga kesehatan fiskal tanpa mengorbankan layanan dasar masyarakat. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan tetap menjadi prioritas,” ujar Nana dalam konferensi pers di Ruang Rapat Sekda Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (21/2).
 

Mengacu pada Kebijakan Pusat
 

Rasionalisasi APBD 2025 ini dilakukan berdasarkan beberapa regulasi nasional, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 yang mengatur alokasi transfer ke daerah.
 

Selain itu, Pemprov Banten juga menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai kebijakan pajak kendaraan bermotor dan arah pembangunan daerah tahun 2025.
 

“Kita melakukan rasionalisasi sekitar Rp 1,2 triliun, terutama terkait opsen pajak PKB dan BBNKB yang harus dikembalikan ke tarif sebelumnya. Ini tentu berdampak pada potensi pendapatan daerah,” kata Nana.
 

Menurutnya, langkah ini merupakan penyesuaian yang harus dilakukan agar tidak membebani masyarakat dengan pajak yang terlalu tinggi.
 

Efisiensi Anggaran, Tetap Jaga Kesejahteraan
 

Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti, menjelaskan bahwa evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri menyebabkan potensi pendapatan Banten berkurang hingga Rp 1,2 triliun lebih. Selain itu, Pemprov Banten juga harus menyesuaikan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur dengan total hampir Rp 70 miliar.
 

“Jika ditotal, kita perlu melakukan efisiensi hingga Rp 1,7 triliun. Ini bukan hanya soal pengurangan anggaran, tetapi juga soal memastikan belanja yang benar-benar efektif dan berdampak bagi masyarakat,” kata Rina.
 

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten, Mahdani, menambahkan bahwa efisiensi ini akan diakomodasi dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
 

“Program yang terkena rasionalisasi akan ditunda pelaksanaannya hingga perubahan APBD, sementara program yang tidak terdampak bisa tetap berjalan,” jelas Mahdani.
 

Dengan penyusunan ulang RKPD, indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan pengangguran juga akan disesuaikan.
 

Rasionalisasi di Sektor Non-Prioritas
 

Sebagai bagian dari kebijakan efisiensi, TAPD Banten telah mengidentifikasi sejumlah pos anggaran yang akan dirasionalisasi, antara lain:
 

1. Perjalanan dinas
 

2. Acara seremonial
 

3. Kajian dan studi banding
 

4. Percetakan dan publikasi
 

5. Seminar serta Focus Group Discussion (FGD)
 

Meskipun ada pemangkasan anggaran di sektor ini, Nana menegaskan bahwa pelayanan publik dan program kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas.
 

“Stabilitas fiskal penting, tapi orientasi kita tetap pada pelayanan publik yang berkualitas. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting tetap kita jaga dalam postur APBD 2025,” pungkasnya.