Pemkot Tangerang Evaluasi Layanan Publik, PKL Liar hingga Jalan Rusak Jadi Sorotan

RMBANTEN.COM — Kota Tangerang — Pemerintah Kota Tangerang tak mau jalan di tempat. Lewat Rapat Evaluasi Bulanan dan Kewilayahan April 2026, seluruh lini pelayanan publik dikuliti habis—dari capaian pembangunan hingga respons terhadap keluhan warga.
 

Fokusnya satu: layanan harus makin cepat, tepat, dan terasa di lapangan.
 

Sekda: Kinerja Harus Sesuai Aturan, Hasil Harus Terasa
 

Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, menegaskan evaluasi ini bukan sekadar rutinitas administratif.
 

“Kami mengevaluasi capaian pembangunan dan layanan agar tetap sesuai aturan. Tujuannya memastikan semua tugas dan fungsi berjalan optimal demi harapan masyarakat,” tegasnya.
 

Pesan utamanya jelas: kinerja birokrasi harus terukur dan berdampak nyata.
 

Masalah Klasik Dibongkar!
 

Dalam rapat yang dipimpin Wali Kota, jajaran Pemkot langsung membedah persoalan di lapangan. Asisten Daerah I, Mulyani, memaparkan sejumlah isu prioritas:
 

1. Penertiban PKL liar 

2. Parkir liar yang mengganggu ketertiban 

3. Infrastruktur jalan rusak 

4. Warga kurang mampu yang belum terdata bantuan 
 

“Hari ini kita lihat langsung isu-isu di wilayah. Semua harus segera ditangani,” ujarnya.
 

Masalah Aset Ikut Disisir
 

Tak hanya soal layanan langsung, persoalan aset daerah juga masuk radar. Mulyani menilai penyelesaian masalah aset penting agar tidak menghambat pelayanan publik.
 

Aset yang jelas dan tertata akan mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
 

Skema Pengawasan Dibagi: OPD Dikawal Ketat
 

Untuk memastikan eksekusi berjalan, Pemkot membagi pengawasan ke dalam tiga koordinasi asisten. Masing-masing akan mengawal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidangnya.
 

Artinya, tak ada lagi alasan lempar tanggung jawab.
 

“Masing-masing asisten akan mengoordinasikan dan memantau OPD agar setiap masalah segera diselesaikan,” tegas Mulyani.
 

"Aduan Warga Harus Cepat Ditangani"
 

Pemkot Tangerang menutup rapat dengan satu komitmen kuat: setiap keluhan warga harus direspons cepat.
 

Tak ada lagi laporan yang mengendap. Tak ada lagi masalah yang berlarut.
 

Targetnya jelas—pelayanan publik yang sigap, pembangunan yang terasa, dan kesejahteraan warga yang meningkat.