Pemkot Serang Komitmen Jaga Kondusivitas: "Demonstrasi Boleh, Anarkis Ditindak"

RMBANTEN.COM - Serang, Keamanan - Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan komitmennya dalam menjaga kondusivitas wilayah di tengah situasi nasional yang mulai mereda. 
 

Ia menekankan bahwa demonstrasi merupakan hak konstitusional masyarakat, namun tidak boleh berubah menjadi tindakan anarkis seperti penjarahan dan perusakan fasilitas publik.
 

Pernyataan ini disampaikan Budi usai mengikuti rapat Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kota Serang, Senin (1/9/2025). Wali Kota mengapresiasi peran semua pihak yang telah membantu menciptakan situasi kondusif pasca gelombang unjuk rasa.
 

Hak Demonstrasi dengan Batasan
 

Budi Rustandi dengan jelas membedakan antara hak menyampaikan pendapat yang dilindungi undang-undang dan tindakan anarkis yang melanggar hukum. 
 

"Alhamdulillah, kondisi saat ini baik nasional maupun daerah sudah mulai mereda. Demonstrasi itu boleh, bahkan dilindungi undang-undang. Tapi jangan sampai berubah menjadi anarkis," tegasnya.
 

Ia juga mengingatkan bahwa Presiden telah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap aksi anarkis sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
 

Kesederhanaan Pejabat dan Pelayanan Publik
 

Sebagai kepala daerah, Budi menekankan pentingnya kesederhanaan dalam gaya hidup pejabat publik. 
 

"Pejabat tidak boleh hidup bermewah-mewah. Kita harus tampil sederhana, turun langsung ke masyarakat, dan memberikan pelayanan publik," ujarnya.
 

Wali Kota menegaskan bahwa pejabat harus hadir langsung ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, bukan hanya menerima laporan dari bawahan. Pendekatan ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
 

Dukungan Tokoh Masyarakat
 

Tokoh pendiri Provinsi Banten, H. Embay Mulya Syarief, menyampaikan pesan senada tentang pentingnya kesederhanaan pejabat dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. 
 

"Jangan pamer kekayaan, jangan hidup bermewah-mewah, dan jangan asal berbicara," pesan Embay.
 

Menurutnya, distorsi komunikasi antara pemerintah dan rakyat seringkali menjadi pemicu aksi demonstrasi. Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan sesuai aturan harus diterima dengan baik.
 

Penanganan Balap Liar dan Kondusivitas
 

Selain menjaga keamanan pasca demonstrasi, Wali Kota juga menyinggung persoalan maraknya balap liar di jalan protokol. Ia berjanji akan menangani masalah ini dengan pendekatan edukasi kepada anak muda, menunjukkan komitmennya dalam menciptakan ketertiban secara menyeluruh.
 

Dengan komunikasi yang baik dan kesederhanaan pejabat, kedua tokoh meyakini kondusivitas daerah dapat terjaga sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat.