Parlemen RI Puji Langkah Prabowo Tanggung Ongkos Haji

RMBANTEN.COM - Jakarta, Legislator — Kabar melegakan bagi calon jemaah haji Indonesia. Di tengah lonjakan biaya penerbangan yang tembus triliunan rupiah, pemerintah justru mengambil langkah tak biasa: menanggung kenaikan tersebut agar tidak membebani jemaah.
 

Langkah ini langsung mendapat apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya. Ia menyebut kebijakan ini sebagai bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat.
 

Prabowo Tegas: Jemaah Jangan Dibebani
 

Danang menilai keputusan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat menjaga keterjangkauan biaya haji.
 

Di tengah tekanan global—mulai dari harga avtur yang meroket hingga fluktuasi rupiah—pemerintah tetap memilih melindungi jemaah.
 

“Alhamdulillah, Presiden menegaskan kenaikan biaya ini tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Ini bentuk nyata komitmen negara,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
 

Biaya Melejit Rp1,77 Triliun
 

Data yang diungkap Danang cukup mencengangkan. Total biaya penerbangan haji melonjak dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun—naik Rp 1,77 triliun.
 

Dua maskapai utama pun mengajukan kenaikan signifikan:
 

1. Garuda Indonesia: Rp 974,8 miliar 

2. Saudia: Rp 802,8 miliar 
 

Lonjakan ini tak lepas dari biaya operasional global yang terus merangkak naik.
 

Negara Hadir di Saat Kritis
 

Alih-alih membebankan ke jemaah, pemerintah memilih menyerap kenaikan tersebut. Menurut Danang, ini bukan sekadar kebijakan teknis, tapi keputusan politik yang berpihak.
 

“Ini bukti negara hadir di saat masyarakat membutuhkan. Ibadah haji harus tetap terjangkau,” tegasnya.
 

Koordinasi Jadi Kunci Sukses Haji 2026
 

Danang juga mendorong sinergi lebih kuat antara pemerintah, maskapai, dan seluruh pemangku kepentingan.
 

Tujuannya jelas: memastikan penyelenggaraan haji 1447 H / 2026 berjalan lancar, efisien, dan tetap memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah Indonesia.
 

Pesan DPR: Pelayanan Harus Tetap Maksimal
 

Di balik kebijakan subsidi ini, DPR mengingatkan satu hal penting: kualitas layanan tidak boleh turun.
 

Dengan biaya yang ditanggung negara, ekspektasi publik justru meningkat—pelayanan harus makin prima.
 

Danang menutup dengan nada optimistis: haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga tentang bagaimana negara menjaga kehormatan dan kenyamanan warganya di Tanah Suci.