Pendidikan, Kapitalisme Politik, dan Perubahan Sosial

RMBANTEN.COM - PERUBAHAN ekonomi Indonesia pasca-Reformasi melahirkan banyak pengusaha baru dari daerah. Sebagian tumbuh di sektor sumber daya alam yang berkembang cepat setelah desentralisasi kewenangan daerah. Perubahan itu tidak hanya mengubah struktur ekonomi, tetapi juga relasi antara bisnis, politik, dan masyarakat. Dalam situasi tersebut, muncul pengusaha yang mampu membangun jaringan usaha dalam waktu relatif singkat. Salah satu nama yang banyak dibicarakan adalah Andi Syamsuddin Arsyad atau H. Isam. Perjalanan bisnisnya dapat digunakan untuk membaca dinamika kapitalisme politik di Indonesia kontemporer. Kasus ini memperlihatkan hubungan antara pengalaman belajar, mobilitas sosial, kekuatan ekonomi, dan perubahan struktur kekuasaan.
 

Andi Syamsuddin Arsyad lahir di Batulicin, Kalimantan Selatan, pada 1 Januari 1977. Ia berasal dari keluarga sederhana dan tidak menempuh pendidikan tinggi formal. Sejak muda ia bekerja sebagai tukang ojek, sopir truk kayu, operator alat berat, dan buruh tambang. Pengalaman itu memberinya pemahaman tentang logistik dan operasi tambang lapangan. Setelah Reformasi 1998, sektor pertambangan daerah berkembang lebih terbuka melalui perubahan regulasi dan distribusi kewenangan. Dalam situasi tersebut, ia mulai membangun usaha yang kemudian berkembang menjadi Jhonlin Group. Dalam waktu kurang dari dua dekade, perusahaan itu tumbuh menjadi salah satu kelompok usaha besar di Indonesia.
 

Perjalanan H. Isam menunjukkan bahwa pengalaman lapangan dapat menjadi modal ekonomi yang penting. Pengetahuan operasional sering menjadi faktor utama dalam industri tambang dan logistik. Penguasaan distribusi, transportasi, dan jaringan lapangan memberi keuntungan besar dalam bisnis sumber daya alam. Mobilitas sosial dalam kasus ini lahir dari kombinasi pengalaman kerja dan kemampuan membaca peluang. Namun, kemampuan teknis saja tidak cukup untuk membangun perusahaan berskala besar. Pertumbuhan usaha juga memerlukan akses terhadap jaringan bisnis dan kekuasaan. Karena itu, perubahan individu selalu berkaitan dengan struktur sosial yang lebih luas.
 

Salah satu titik penting dalam perkembangan bisnis H. Isam adalah pertemuannya dengan Johan Maulana. Dari hubungan tersebut, ia memperoleh akses terhadap jaringan usaha tambang dan pengetahuan bisnis yang lebih luas. Relasi sosial semacam ini sering menjadi faktor penting dalam percepatan mobilitas ekonomi. Jaringan membuka akses terhadap modal, kontrak kerja, dan peluang usaha baru. Setelah memperoleh dukungan modal, ia mendirikan CV Jhonlin Baratama pada awal 2000-an. Perusahaan tersebut berkembang dari kontraktor tambang menjadi kelompok usaha lintas sektor. Dalam waktu singkat, jaringan bisnisnya meluas ke berbagai bidang strategis.
 

Jhonlin Group bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, pelabuhan, logistik laut, biodiesel, dan penerbangan. Perusahaan juga memiliki armada kapal dan fasilitas distribusi sendiri. Model seperti ini membuat perusahaan menguasai sebagian besar rantai pasok bisnisnya. Penguasaan logistik memberi efisiensi dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar. Dalam sektor sumber daya alam, kontrol distribusi sering menentukan kekuatan pasar perusahaan. Karena itu, perusahaan yang menguasai logistik biasanya memiliki posisi tawar lebih besar. Kondisi tersebut memperkuat pengaruh ekonomi perusahaan dalam jangka panjang.
 

Perkembangan perusahaan besar di sektor sumber daya alam sangat dipengaruhi kebijakan negara. Perizinan tambang, akses lahan, pelabuhan, dan distribusi bergantung pada regulasi pemerintah. Karena itu, hubungan antara pengusaha dan elite politik menjadi bagian penting dalam perkembangan bisnis. H. Isam terlibat dalam tim kampanye nasional pada Pemilu 2019 dan mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024. Dukungan tersebut menunjukkan hubungan erat antara dunia usaha dan politik elektoral. Dalam ekonomi politik, kedekatan dengan kekuasaan sering memengaruhi akses terhadap proyek dan kebijakan strategis. Situasi seperti ini juga terjadi di banyak negara berkembang berbasis sumber daya alam.
 

Desentralisasi pasca-1998 membuka ruang baru bagi pengusaha daerah untuk berkembang. Sebelumnya, sebagian besar akses ekonomi strategis terkonsentrasi di Jakarta. Setelah kewenangan daerah diperluas, pengusaha lokal memperoleh peluang lebih besar di sektor pertambangan dan perkebunan. Pengusaha yang memahami kondisi lapangan memiliki keuntungan dalam situasi tersebut. H. Isam dapat dipahami sebagai bagian dari generasi pengusaha daerah pasca-Reformasi. Perubahan kebijakan negara menciptakan distribusi peluang ekonomi yang berbeda dari masa sebelumnya. Dari sini terlihat bahwa perubahan politik dapat menghasilkan elite ekonomi baru.
 

Kemunculan elite baru biasanya diikuti perubahan posisi elite lama. Dalam banyak sistem ekonomi, pergantian kekuatan bisnis tidak selalu menghapus oligarki. Yang berubah sering kali hanya komposisi pemainnya. H. Isam berkembang dari sektor operasional dan logistik yang sebelumnya kurang dominan dibanding kapital finansial pusat. Penguasaan lapangan menjadi sumber kekuatan baru dalam ekonomi ekstraktif Indonesia. Situasi ini menunjukkan bahwa struktur kapitalisme Indonesia terus berubah mengikuti dinamika politik dan ekonomi nasional. Pergeseran tersebut juga memperlihatkan kuatnya hubungan antara sumber daya alam dan pembentukan elite baru.
 

Selain membangun bisnis, H. Isam juga mengembangkan program sosial melalui yayasan dan bantuan masyarakat. Program tersebut mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, kegiatan keagamaan, dan bantuan kebutuhan pokok. Di sejumlah daerah, kegiatan sosial perusahaan menjadi bagian penting dalam hubungan dengan masyarakat sekitar. Bantuan sosial memperkuat legitimasi perusahaan di wilayah operasionalnya. Banyak masyarakat melihat perusahaan sebagai sumber bantuan ekonomi yang langsung dirasakan. Kondisi ini sering muncul di daerah yang layanan publiknya masih terbatas. Karena itu, hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial.
 

Ekspansi usaha ke sektor pangan dan perkebunan besar memunculkan persoalan baru di Papua Selatan. Pemerintah menempatkan proyek food estate sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut melibatkan pembukaan lahan dalam skala luas. Sejumlah masyarakat adat menyampaikan keberatan terkait tanah ulayat dan perubahan ruang hidup mereka. Tanah adat bagi masyarakat lokal memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan budaya sekaligus. Perbedaan cara pandang terhadap tanah menjadi salah satu sumber ketegangan pembangunan. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi sering berhadapan dengan persoalan hak masyarakat lokal.
 

Kehadiran aparat keamanan dalam pengamanan proyek strategis juga menjadi perhatian publik. Negara memiliki kewajiban menjaga stabilitas proyek yang dianggap penting secara nasional. Namun, di lapangan sering muncul perdebatan mengenai batas antara kepentingan negara dan kepentingan korporasi. Sebagian masyarakat adat merasa posisi mereka lebih lemah ketika berhadapan dengan proyek berskala besar. Dalam kondisi seperti itu, konflik agraria sulit dipisahkan dari persoalan kekuasaan dan pembangunan. Situasi tersebut menunjukkan pentingnya dialog dan perlindungan hukum bagi masyarakat lokal. Pembangunan ekonomi memerlukan keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak warga negara.
 

Kasus H. Isam juga dapat dibaca melalui teori oligarki dan ekonomi politik. Jeffrey Winters menjelaskan bahwa oligarki terbentuk ketika kekayaan besar memengaruhi struktur politik dan kebijakan negara. Mushtaq Khan menjelaskan bahwa elite ekonomi sering menjadi bagian dari koalisi kekuasaan yang menjaga stabilitas politik. Dalam kondisi tersebut, hubungan antara bisnis dan negara menjadi sangat dekat. Penguasaan sumber daya alam, logistik, dan jaringan politik memperkuat posisi ekonomi secara berlapis. Karena itu, pertumbuhan perusahaan besar tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pasar. Posisi dalam struktur kekuasaan juga menjadi faktor yang sangat menentukan.
 

Perubahan ekonomi selalu menghasilkan dampak sosial yang luas. Pertumbuhan usaha besar dapat membuka lapangan kerja dan memperkuat aktivitas ekonomi daerah. Namun, ekspansi ekonomi juga dapat memunculkan konflik agraria, ketimpangan sosial, dan tekanan terhadap lingkungan. Dalam sektor sumber daya alam, persoalan tersebut sering muncul secara bersamaan. Karena itu, pembangunan memerlukan regulasi yang kuat dan pengawasan publik yang efektif. Negara perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan masyarakat lokal, dan keberlanjutan ekologis. Pada akhirnya, arah perubahan sosial ditentukan oleh kemampuan negara menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan publik.
 

Pendidikan memiliki posisi penting dalam membaca perubahan sosial semacam ini. Pengalaman H. Isam menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga di lapangan kehidupan. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran John Dewey yang menempatkan pengalaman sebagai bagian penting dalam proses belajar. Pengetahuan lahir dari keterlibatan langsung dengan persoalan nyata masyarakat dan dunia kerja. Karena itu, pendidikan perlu memperkuat model pembelajaran berbasis pengalaman, magang, riset lapangan, dan kolaborasi profesional. Kesempatan dan jaringan sosial juga menjadi bagian penting dalam membentuk mobilitas generasi muda. Pendidikan yang terhubung dengan realitas akan lebih mampu menyiapkan manusia menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik secara konkret.
 

Penulis: Dekan FKIP UNTIRTA