Jumhur di Kursi Menteri KLH: Sekarang Bisa Apa?

RMBANTEN.COM - CATATAN politik berubah cepat. Yang dulu sekadar spekulasi, kini menjadi kenyataan: Jumhur resmi dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Pertanyaan lama “bisa apa?” kini tidak lagi relevan sebagai wacana, melainkan berubah menjadi tuntutan publik.
 

Karena setelah pelantikan, yang dihitung bukan lagi rekam jejak, tetapi hasil kerja.
 

Dari Aktivis ke Pengambil Kebijakan
 

Jumhur dikenal lama sebagai figur vokal, kritis, dan dekat dengan isu-isu kerakyatan. Ia terbiasa berada di luar lingkar kekuasaan, menyuarakan tekanan publik kepada pemerintah.
 

Kini posisinya berbeda. Ia bukan lagi pengkritik kebijakan, melainkan penentu kebijakan.
 

Di titik inilah ujian sesungguhnya dimulai. Banyak orang pandai mengkritik dari luar, tetapi tidak semua mampu membenahi dari dalam.
 

KLH Bukan Kementerian Pinggiran
 

Selama ini Kementerian Lingkungan Hidup kerap dianggap kementerian pelengkap: ramai saat ada banjir, kebakaran hutan, polusi udara, atau konflik tambang. Setelah itu tenggelam lagi dalam rutinitas birokrasi.
 

Padahal KLH menyentuh inti masa depan bangsa.
 

Udara bersih, air layak, hutan lestari, laut sehat, pengelolaan sampah modern, hingga transisi energi—semua bermuara di sana. Menteri KLH seharusnya menjadi salah satu posisi strategis dalam kabinet.
 

Jumhur kini punya kesempatan mengubah citra itu.
 

Publik Menunggu Gebrakan
 

Ada beberapa agenda mendesak yang akan langsung menjadi ukuran.
 

Pertama, penegakan hukum lingkungan.
Masyarakat ingin melihat apakah perusahaan perusak lingkungan benar-benar ditindak, bukan sekadar diberi teguran administratif.
 

Kedua, perang melawan mafia sampah.
Kota-kota besar makin sesak oleh persoalan TPA, pencemaran, dan tata kelola limbah yang buruk.
 

Ketiga, perlindungan rakyat kecil.
Warga sekitar kawasan industri, pesisir, tambang, dan bantaran sungai membutuhkan negara yang hadir.
 

Keempat, sinkronisasi pusat-daerah.
Banyak kerusakan lingkungan justru tersangkut izin daerah dan lemahnya pengawasan lapangan.
 

Modal Besar: Nyali dan Komunikasi
 

Jumhur punya modal penting: keberanian bicara dan kemampuan komunikasi publik. Dua hal ini sering langka di birokrasi.
 

Namun modal itu harus diterjemahkan menjadi sistem kerja, tim yang kuat, dan keputusan yang tegas. Sebab lingkungan hidup tak bisa dibenahi hanya dengan pidato.
 

Waktu Tak Banyak
 

Bulan madu politik biasanya singkat. Publik memberi waktu di awal, lalu mulai menagih.
 

Jika enam bulan pertama diisi konsolidasi tanpa arah, maka kepercayaan cepat menguap. Tetapi bila langsung ada langkah nyata, persepsi publik bisa berbalik positif.
 

Penutup
 

Jumhur sudah dilantik. Kini semua sorotan mengarah kepadanya.
 

Pertanyaan “bisa apa?” sekarang berubah menjadi: kapan mulai bekerja, dan apa hasilnya?
 

Karena kursi menteri tidak diukur dari seremoni pelantikan, tetapi dari jejak yang ditinggalkan setelah lampu kamera padam.
 

Penulis: Wartawan senior, praktisi media, PP IKALUIN Jakarta