Masih Mikir! PKB Belum Tentukan Ambang Batas Parlemen 2029

RMBANTEN.COM - Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan belum menetapkan angka ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) untuk Pemilu Legislatif 2029. Meski begitu, PKB menekankan pentingnya perhitungan yang rasional agar tidak menghilangkan suara sah pemilih.
 

Belum Tetapkan Angka PT
 

Sekretaris Jenderal DPP PKB, M. Hasanuddin Wahid, mengatakan hingga kini partainya belum mematok angka tertentu untuk ambang batas parlemen.
 

“Soal PT, kita belum mematok angkanya berapa, tetapi bagaimana agar tidak memberangus suara sah pemilih,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senin (4/5/2026).
 

PT Tetap Diperlukan
 

Hasanuddin menegaskan ambang batas parlemen tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik dan pelembagaan demokrasi.
 

Namun, menurutnya, penetapan PT tidak boleh mengabaikan kedaulatan rakyat.
 

Dua Prinsip Utama
 

PKB menyoroti dua hal penting dalam menentukan PT:
 

1. Sistem politik yang akuntabel 

2. Perlindungan terhadap kelompok minoritas 
 

“Kita ingin politik berjalan lebih berkualitas tanpa tirani mayoritas,” katanya.
 

Fleksibel Soal Angka
 

Terkait besaran PT, PKB menyatakan terbuka terhadap berbagai opsi angka.
 

Mulai dari 4 persen, 5 persen, hingga 7 persen, dinilai memungkinkan selama didukung dasar perhitungan yang jelas.
 

“Bukan soal angka, tapi reasoning-nya,” ujar Hasanuddin.
 

Usul PT Seragam hingga Daerah
 

PKB juga mengusulkan agar ambang batas parlemen diterapkan secara seragam hingga tingkat daerah.
 

Hal ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi sistem kepartaian dari pusat hingga daerah.
 

Respons Usulan Yusril
 

Pernyataan PKB ini sekaligus merespons usulan Yusril Ihza Mahendra yang mengaitkan ambang batas parlemen dengan jumlah komisi di DPR.
 

Yusril sebelumnya mengusulkan partai politik minimal memiliki 13 kursi di DPR atau membentuk koalisi agar suara tidak terbuang.
 

Fokus pada Kualitas Demokrasi
 

PKB menegaskan, penetapan ambang batas parlemen harus berorientasi pada kualitas demokrasi, bukan sekadar angka.
 

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan sistem politik tetap stabil tanpa mengorbankan suara rakyat.