Sari Yuliati di May Day 2026: Ingatkan PHK Mengintai!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Legislator – Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 bukan sekadar seremoni. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku), Sari Yuliati, menegaskan masih banyak persoalan serius yang membayangi pekerja—dari upah yang belum layak hingga ancaman PHK.
 

Buruh Tulang Punggung, Tapi Masih Tertekan
 

Sari memberi apresiasi atas kontribusi besar pekerja dalam menggerakkan ekonomi nasional. Namun, ia mengingatkan realita di lapangan masih jauh dari ideal.
 

“Pekerja adalah penggerak utama ekonomi. Tapi banyak yang masih menghadapi tekanan, baik dari sisi upah maupun risiko PHK,” tegasnya, Jumat (1/5/2026).
 

Upah Layak dan Jaminan Kerja Jadi Sorotan
 

Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan harus lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja.
 

Fokus utama:
 

1. Upah yang adil dan layak 

2. Perlindungan kerja yang memadai 

3. Jaminan sosial yang kuat 
 

Ia juga menyoroti praktik kerja tidak pasti yang masih marak dan merugikan buruh.
 

PHK Menghantui, DPR Minta Antisipasi
 

Gelombang PHK di berbagai sektor jadi perhatian serius DPR.
 

Sari mendesak pemerintah:
 

1. Menjaga stabilitas lapangan kerja 

2. Menyiapkan perlindungan bagi pekerja terdampak 

3. Mengantisipasi dampak ekonomi global 
 

“Jangan sampai pekerja jadi pihak paling dirugikan,” ujarnya.
 

Negara Harus Hadir, Bukan Sekadar Wacana
 

Sari menegaskan, perlindungan pekerja tidak bisa hanya jadi slogan.
 

“Negara harus hadir memastikan ada solusi nyata,” tegas legislator dari Dapil NTB II itu.
 

Dialog Jadi Kunci, Bukan Konflik
 

Dalam momentum May Day, ia mengajak semua pihak—pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja—untuk memperkuat dialog.
 

Tujuannya: menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan berkelanjutan.
 

Perjuangan Buruh Belum Selesai
 

Bagi Sari, May Day adalah refleksi bahwa perjuangan pekerja masih panjang.
 

“Semoga kerja keras para pekerja berbuah kehidupan yang lebih layak, aman, dan sejahtera,” pungkasnya.
 

DPR mengirim sinyal kuat: Apresiasi saja tidak cukup—keadilan bagi pekerja harus diwujudkan sekarang, bukan nanti.