Disorot Gaji Direksi Pertamina Fantastis, DPR Minta Evaluasi Manajemen!

RMBANTEN.COM - Jakarta, Raja Media – Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti besarnya gaji yang diterima oleh Direksi PT Pertamina (Persero). Ia menilai bahwa dengan penghasilan yang mencapai Rp 1 miliar per bulan, direksi seharusnya mampu memberikan kinerja yang sebanding dengan imbalan tersebut.
 

"Jika ditambah dengan tantiem, dividen, dan kompensasi lain, total penghasilan direksi bisa mencapai Rp 4 miliar per bulan. Angka ini bahkan lebih besar dibanding gaji Presiden RI maupun Presiden Amerika Serikat," ujar Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
 

Perbandingan dengan Perusahaan Global
 

Mufti membandingkan penghasilan direksi Pertamina dengan perusahaan multinasional, seperti Google dan Coca-Cola. Menurutnya, perbedaan skala bisnis dan dampak ekonomi seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran gaji direksi.
 

"Google dan Coca-Cola memiliki valuasi serta pasar yang jauh lebih luas. Sementara Pertamina, sebagai BUMN strategis, masih sering mengalami tantangan dalam efisiensi dan pelayanan," katanya.
 

Ia menekankan bahwa gaji besar seharusnya diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, termasuk harga BBM yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
 

"Jika penghasilan direksi setinggi itu, maka sudah sewajarnya masyarakat mendapatkan BBM dengan harga yang lebih baik serta pelayanan yang lebih maksimal," tambahnya.
 

Kompensasi Rp 312 Miliar di Anak Usaha
 

Selain gaji direksi utama, Mufti juga mengungkap besarnya kompensasi yang diterima manajemen kunci di anak usaha Pertamina, Pertamina Patra Niaga.
 

"Total kompensasi manajemen kunci, termasuk direksi dan komisaris, mencapai 19,1 juta USD atau sekitar Rp 312 miliar. Angka ini sangat besar jika dibandingkan dengan kebutuhan sosial lainnya," ujarnya.
 

Menurutnya, dana sebesar itu bisa dialokasikan untuk program kesejahteraan masyarakat, seperti penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak atau dukungan bagi guru P3K yang masih menunggu kepastian status mereka.
 

Desakan Evaluasi Manajemen
 

Sebagai perusahaan negara, Mufti menegaskan bahwa Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.
 

"Evaluasi menyeluruh terhadap manajemen dan sistem remunerasi di BUMN, khususnya Pertamina, menjadi hal yang mendesak agar perusahaan ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat," tutupnya.
 

Pernyataan ini menambah daftar panjang sorotan terhadap kinerja dan transparansi pengelolaan perusahaan pelat merah, terutama di sektor energi.