Warta Banten

Pulitik Jero

Parlemen

Hukum

Ékobis

Peristiwa

Kaamanan

Nagara

Patandang

Mancanagara

Pamenteun

Galeri

Gaya Hirup

Kabudayaan

Pendidikan

Kaséhatan

Calon Dewan

Info haji

Indeks

Dimyati: Birokrasi Harus Bersih, Gak Boleh Ada KKN!

Laporan: CAREP-02
Rabu, 26 Februari 2025 | 19:39 WIB
Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah berfoto bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Banten. --Dok Adpimpro Setda Banten -
Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah berfoto bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Banten. --Dok Adpimpro Setda Banten -

RMBANTEN.COM - Serang, 26 Februari 2025 – Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, menegaskan bahwa integritas birokrasi itu soal hati dan niat. Ia tak mau aparatur Pemprov Banten terlibat suap-menyuap atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
 

Pernyataan itu disampaikan Dimyati dalam acara Silaturahmi Kerja Wilayah (Silakwil) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Banten, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (26/2).
 

"Syukur alhamdulillah kita hadir di acara Silakwil ICMI Orwil Banten. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, kesehatan lahir dan batin," ujar Dimyati.
 

Dalam kesempatan itu, ia menegaskan telah memerintahkan seluruh aparatur Pemprov Banten, mulai dari Sekda hingga jajaran bawahannya, untuk menjunjung tinggi integritas.
 

"Integritas itu tergantung pribadinya. Dimulai dari bagaimana membangun visi dan misi. Sebuah perencanaan yang matang," tegasnya.
 

Gak May Main Kotor!
 

Dimyati juga mengingatkan bahwa birokrasi harus bersih dari praktik suap-menyuap. Ia tak ingin ada permainan uang dalam urusan pemerintahan.
 

"Saya mau main bersih. Gak boleh ada KKN!" tegasnya lagi.
 

Ia menekankan agar setiap proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program di Pemprov Banten dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting agar saat diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak ada temuan yang bisa mencoreng nama baik Pemprov Banten.
 

Selain itu, Dimyati menegaskan bahwa dalam rekrutmen aparatur Pemprov Banten harus menerapkan sistem merit. Artinya, jabatan diberikan sesuai kompetensi dan kepangkatan, bukan berdasarkan kedekatan atau titipan.
 

"Transparansi itu penting. Kita harus pastikan semua program di Pemprov Banten berjalan dengan baik dan benar," katanya.
 

Silakwil ICMI: Ajang Konsolidasi Dan Evaluasi
 

Acara Silakwil ICMI ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten, perwakilan pengurus pusat ICMI, pengurus daerah kota/kabupaten, serta badan otonom ICMI.
 

Di luar agenda utama, acara ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM kriya khas Provinsi Banten, yang digelar di area teras belakang Pendopo Gubernur Banten.
 

Sebagai informasi, Silakwil merupakan agenda wajib ICMI untuk mengevaluasi program kerja secara rutin serta melakukan konsolidasi dan koordinasi terhadap berbagai isu strategis.
 

Dengan komitmen yang disampaikan Wagub Dimyati, masyarakat Banten tentu berharap pemerintahan yang bersih dan berintegritas bukan sekadar wacana, tapi benar-benar dijalankan. Mampukah Pemprov Banten membuktikannya? Kita tunggu buktinya!

 

Sumber: bantenprov.go.idrajamedia

Komentar: