DERITA ASN! Tahun Depan, TPP Dipangkas & Gaji Ditunda, Walkot Tangsel Buka Suara!

RMBANTEN.COM - Tangsel, Pangkas TPP dan Gaji ASN - Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di dua wilayah pemerintahan kota di Provinsi Banten, tahun 2026 dipastikan menjadi tahun yang penuh dengan ujian kesabaran. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) dan Tangerang secara resmi akan memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
 

Kebijakan yang bakal memukul perekonomian para ASN ini dipastikan akan memotong TPP di Tangsel sebesar 6 persen. Sementara, di Tangerang Kota justru lebih dalam, mencapai 10 persen.
 

Pemotongan Dana TKD Rp510 Miliar Pemicunya
 

Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie buka suara. Menurutnya, keputusan pahit ini terpaksa diambil lantaran adanya pemotongan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
 

"Pemotongan ini guna menghindari kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan memberatkan masyarakat," ujar Benyamin, Rabu (29/10/2025).
 

"Itulah mengapa saya mengurangi belanja, karena saya tidak ingin menaikkan pajak. Tahun depan, TPP saya kurangi 6 persen untuk menyeimbangkan pendapatan dalam belanja," sambungnya.
 

Gaji ASN Bakal Ditunda Dua Bulan
 

Tak cuma memotong TPP, Benyamin juga akan menerapkan kebijakan kontroversial lainnya, yakni penundaan pembayaran gaji ASN selama dua bulan pada 2026.
 

"Saya harus mengambil kebijakan yang ekstrem dan tidak disukai orang. Tapi, saya harus menyeimbangkan APBD Kota Tangerang Selatan," tegas Benyamin.
 

Ia berjanji kebijakan efisiensi ini akan menjadi momentum untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Benyamin pun berdalih komitmennya menjalankan pemerintahan sesuai peraturan yang berlaku.
 

"Semua saya efisienkan, belanja iklan juga saya efisienkan. Enggak mungkin saya melakukan kegiatan pemerintahan yang sumber anggarannya dan kegiatannya tidak ada di APBD, melanggar hukum itu," cetusnya.
 

Sachrudin Lebih Ekstrem, 10 Persen!
 

Senada dengan Benyamin, Wali Kota Tangerang Sachrudin justru lebih berani. Ia memangkas TPP hingga 10 persen.
 

Langkah ini, menurut Sachrudin, bertujuan menjaga kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat tanpa mengurangi esensinya.
 

Kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan anggaran daerah di tengah kondisi fiskal yang dinamis. Fokus utama tetap pada kebutuhan esensial warga Kota Tangerang.
 

Penyesuaian ini juga memastikan arah kebijakan fiskal tetap sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
 

Untuk menghadapi tantangan fiskal, Pemkot Tangerang menerapkan berbagai langkah rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Upaya tersebut mencakup optimalisasi PAD, pengurangan belanja barang dan jasa, serta evaluasi belanja hibah agar lebih selektif dan tepat sasaran.
 

Kebijakan dua wali kota ini dipastikan bakal mempengaruhi daya beli dan perekonomian keluarga para ASN di dua kota tersebut.