Negara Harus Siaga! Parlemen Soroti Potensi Kebocoran Data 270 Juta Penduduk

RMBANTEN.COM — Jakarta, Legislator — Alarm keras dibunyikan dari parlemen. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti besarnya risiko di balik pengelolaan data kependudukan nasional yang kini menjadi tulang punggung layanan publik.
 

Dalam rapat kerja di Senayan bersama pemerintah, Senin (20/4/2026), Aria menegaskan: data ratusan juta warga bukan hanya aset—tapi juga titik rawan jika tak dijaga serius.
 

Database Raksasa, Risiko Juga Raksasa
 

Indonesia saat ini mengelola salah satu database kependudukan terbesar di dunia. Lebih dari 270 juta penduduk tercatat, dengan sekitar 7.550 lembaga terhubung sebagai pengguna.
 

Aksesnya pun masif—mencapai sekitar 10 juta per hari.
 

“Ini luar biasa, tapi potensi kebocoran juga sangat tinggi,” tegas Aria.
 

Koordinasi Lemah, Keamanan Terancam
 

Aria menyoroti pentingnya sinkronisasi antar lembaga. Ia menekankan implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 harus berjalan konkret, bukan sekadar formalitas.
 

Peran Kementerian Dalam Negeri sebagai pengendali data harus terintegrasi dengan Komdigi, serta diperkuat oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
 

Tanpa koordinasi solid, sistem besar ini justru bisa jadi titik lemah nasional.
 

Berapa Kebocoran Sudah Terjadi?
 

Aria juga mempertanyakan transparansi pemerintah soal insiden kebocoran data sejak diberlakukannya sistem PNBP akses data pada 2023.
 

“Berapa banyak insiden yang sudah terjadi? Bagaimana penanganannya?” tegasnya.
 

Menurutnya, data ini penting untuk mengukur apakah sistem keamanan saat ini benar-benar efektif atau hanya sekadar prosedural.
 

DAK Dipangkas, Daerah Terancam Lumpuh
 

Tak hanya soal keamanan, Aria juga menyoroti krisis pendanaan layanan administrasi kependudukan di daerah.
 

Pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dinilai berpotensi melemahkan pelayanan di lapangan—padahal daerah adalah ujung tombak.
 

“Desentralisasi itu ada di daerah, tapi kebijakan di pusat. Maka pendanaan harus jelas,” ujarnya.
 

Jangan Sampai Rakyat Dibebani
 

Aria mengingatkan, kekosongan anggaran tidak boleh berujung pada pungutan kepada masyarakat.
 

Ia mendorong revisi RUU Adminduk mampu menghadirkan skema pendanaan yang tegas—baik dari APBN maupun APBD.
 

Perhatian khusus juga harus diberikan pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan wilayah dengan kapasitas fiskal rendah.
 

Pesan Tegas: Data Aman, Layanan Jalan
 

Bagi Aria, dua hal tidak boleh gagal: keamanan data dan keberlangsungan layanan.
 

Tanpa keduanya, kepercayaan publik bisa runtuh.
 

Data raksasa butuh pengamanan raksasa. Jika lengah, bukan hanya sistem yang jebol—tapi kepercayaan rakyat yang runtuh.